Oleh: Kumala Devi (Mahasiswa UIN Alauddin Makassar)

Kumala Devi, Mahasiswa UINAM

karebaindonesia.id – Isu-isu terkait transgender belakangan ini santer terdengar di kalangan masyarakat. Bagaimana tidak, para pelaku transgender ini sudah secara terang-terangan mengakui di depan publik. Bahkan, banyak dari mereka yang merupakan artis papan atas negeri ini.

Merebaknya penyakit sosial di kalangan masyarakat berbanding lurus dengan upaya pemerintah untuk membantu kaum pelangi dalam mendapatkan haknya sebagai warga negara. Sebagai mana yang dikutib dalam Kompas.com (25/04/21), Direktorat Jenderal Pencatatan Sipil (Ditjen Dukcapil) Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) Zudan Arif Fakrulloh mengatakan, pihaknya akan membantu para transgender mendapatkan KTP Elektronik (KTP-el), akta kelahiran dan Kartu Keluarga (KK).

Namun, ia mengatakan, di dalam KTP-el tersebut tidak akan ada kolom jenis kelamin “Transgender”. Di KTP-el hanya ada dua pilihan jenis kelamin yaitu laki-laki atau perempuan.

“Kalau dia laki-laki, ya, dicatat sebagai laki-laki, kalau dia perempuan juga dicatat sebagai perempuan. Dicatat sesuai jenis kelamin yang aslinya. Kecuali buat mereka yang sudah ditetapkan oleh pengadilan untuk adanya perubahan jenis kelamin,” Zudan mencontohkan, kasus perubahan jenis kelamin Serda TNI AD Aprilio Perkasa Manganang.

Lebih lanjut, Zudan mengatakan, pihaknya pro aktif membantu pembuatan e-KTP untuk kelompok transgender dengan mengacu pada UU No. 24 Tahun 2013 juncto UU Nomor 23 Tahun 2006 tentang Adminduk bahwa semua penduduk WNI harus didata dan harus punya KTP dan Kartu Keluarga agar bisa mendapatkan pelayanan publik dengan baik. “Dukcapil wajib melayani mereka sebagai bagian dari WNI penduduk di Indonesia. Mereka juga mahluk Tuhan yang wajib kami layani dengan non diskriminasi dan penuh empati,” pungkasnya.

Upaya pemerintah untuk memberikan pelayanan kepada setiap masyarakatnya memang tidak salah, hanya saja dalam kasus ini pemerintah seharusnya tegas menolak adanya transgender karena merupakan hal yang salah dan haram dalam pandangan agama.

Padahal jika menyangkut pelayanan publik, cukup dengan mengatakan jenis kelamin sebenarnya maka setiap mereka akan di layani sebagaimana mestinya tanpa melihat siapa dan bagaimana mereka.

Lagi-lagi pemerintah mengambil langkah yang menyesatkan. Bagaimana tidak, keputusan di atas malah akan membuat para pengiat transgender semakin bebas di tengah masyarakat. Hal ini diperparah karena masyarakat khususnya orang awam akan ikut menerima dan tidak lagi memandang perbuatan yang tabuh ini sebagai sesuatu yang tidak seharusnya ada.

Beginilah potret pemerintahan di bawah naungan sistem Kapitalisme, mengatasnamakan hak asasi manusia untuk melegalkan perbuatan-perbuatan yang jelas keharamannya. Masyarakat di tuntut untuk bisa hidup bersanding dengan kekeliruan seperti transgender dan segala penyakit sosial menyimpang lainnya.

Sistem kapitalisme identik dengan kepentingan dan materi, selama menguntungkan dan menghasilkan pundi-pundi, maka akan di muluskan dan disokong sampai mati. Hingga tak heran, hukum dari Sang Pencipta sampai di abaikan bahkan dicampakkan. Alhasil, segala kebijakan yang lahir bukannya mensejahterakan malah justru menyengsarakan.

Padahal dalam Islam, Allah sungguh sangat melaknat perilaku transgender. Di mana mereka yang tak bersyukur dengan Qadha’ yang telah Allah tetapkan justru malah mengubahnya menjadi apa yang mereka inginkan. Sebagaimana sabda Rasulullah saw yang artinya, “Allah melaknat para perempuan yang menyerupai laki-laki, dan para lelaki yang menyerupai perempuan.”

Kemudian dalam sabda Rasulullah yang lain mengatakan: “Allah Swt. melaknat wanita-wanita yang membuat tato, meminta ditato, mencabuti alis dan memperbaiki susunan giginya untuk mempercantik diri, yang telah merubah ciptaan Allah.” (HR. Bukhari dan Muslim).

Kendati demikian, Islam memberikan solusi tuntas bagi setiap persoalan yang ada tak terkecuali dalam kasus ini. Islam dengan tegas memberikan hukuman yang mampu memberikan efek jera dan pencegahan sekaligus penggugur dosa bagi mereka yang telah melakukannya sehingga akan tercipta keamanan hidup manusia.

Secara umum bagi para pelaku LGBT, Hukuman atau sanksi yang Islam terapkan ada perbedaan pendapat yaitu:

  1. Pelakunya harus dibunuh secara mutlak, Ini berdasarkan hadits yang diriwayatkan dari Ikrimah, dari Ibnu Abbas bahwa ia berkata, Rasulullah Saw. bersabda “Barang siapa yang mengetahui ada yang melakukan perbuatan liwath (sebagaimana yang dilakukan kaum Luth), maka bunuhlah ke dua pasangan liwath tersebut.” (HR. al Khamsah).
  2. Pelaku dikenai had zina. Ini menurut Sa’id bin Musayyab, Atha’ bin Abi Rabah, Hasan, Qatadah, Nakha’i, Tsauri, Auza’i, Abu Thalib, Imam Yahya dan Imam Syafi’i (dalam satu pendapat) mengatakan bahwa pelakunya dikenai had sebagaimana had zina. Jika pelakunya masih perjaka maka dikenai had dera dan dibuang. Sedangkan jika pelakunya sudah menikah maka dijatuhi hukum rajam.
  3. Pelaku diberikan sanksi berat lainnya, tapi tidak seperti zina karena perbuatan tersebut bukanlah hakekat zina. Disampaikan oleh Abu Hanifah, Muayyad, Billah, Murtadha dan Imam Syafi’i (dalam satu pendapat) (Sayyid sabiq, Fiqh Sunnah jilid 9).

Sekiranya hukuman di atas sangat pantas mengingat hal yang di lakukan juga sangat menjijikan dan sudah jelas keharamannya. Hingga mau tidak mau, dan suka tidak suka, inilah yang didapatkan jika melanggar hukum Allah Swt. Tetapi, hukuman di atas hanya berlaku jika Islam di terapkan di negeri ini di mana pemerintahannya berjalan sesuai dengan hukum syara’.

Maka, tidak ada alasan untuk mencegah tegaknya kembali Islam Kaffah di bumi ini agar rahmat bagi seluruh alam dapat tercapai. Wallahu a’lam.

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *