Anggota Legislatif Partai Nasdem (Andi Edwin Parawansyah.,S.H)

Takalar, Karebaindonesia.id—Reaksi atas buntut panjang persoalan pemecatan pegawai honorer Dukcapil Takalar datang dari salah satu Anggota Legislatif Fraksi Nasdem Takalar, Andi Edwin Parawansyah. (8/5/2020).

Ia mendesak agar SK No.331 tahun 2020 segera dicabut dan mengembalikan status honorer 43 orang yang bekerja di lingkup Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Dukcapil) Takalar ditambah dengan pelunasan gaji honorer yang sudah tidak terbayarkan selama tujuh bulan.

“Saya pribadi dan atas nama Fraksi partai Nasdem mendesak agar Bupati Takalar mencabut SK No.331 Tahun 2020 dan mengembalikan honorer sebanyak 43 orang serta membayarkan haknya selama tujuh bulan”.Ungkap Edwin.

Dalam wawancaranya dengan karebaindonesia.id, Edwin Parawansyah yang juga salah satu anggota legislatif muda Takalar menuturkan kebijakan dan keputusan Bupati Takalar telah mencederai institusi yang dipimpinnya, pasalnya telah mempekerjakan seseorang tanpa diberikan hak gaji selama tujuh bulan. Itu sangat miris dan tidak masuk akal.

“Ini keterlaluan, mereka tenaga honorer ini sudah bekerja sebagai garda terdepan melayani kebutuhan masyarakat, Kalaupun nantinya adanya pengurangan honorer dukcapil tetap saja dulu sampai akhir tahun 2020. Setelah itu diadakan seleksi untuk tahun anggaran 2021 , walaupun pada dasarnya dukcapil kekurangan porsenil dalam hal pelayanan”. Lanjut Edwin.

salah satu tenaga honorer dalam aksi tuntut kejelasan pegawai honorer dukcapil

Selain itu, Edwin menyebut bahwa Fraksi Nasdem telah melakukan kesepakatan internal dan menolak keras SK pemecatan ini, ia berharap bahwa kasus ini diselesaikan secara damai dan baik serta memuaskan kedua bela pihak.

“Apabila tidak diselesaikan secara baik, maka kami mendorong teman-teman legislatif dari beberapa fraksi untuk menyuarakan persoalan, terlebih ini hak dasar pegawai honorer Dukcapil Takalar” Tutupnya.

Reaksi ini terjadi, setelah puluhan tenaga honorer Dukcapil melakukan aksi demonstrasi, hari ini di Kantor DPRD dan Kantor Bupati menuntut kejelasan dan status honorer Dukcapil Takalar yang seakan-akan pemda lepas tanggung jawab.

By Warman D. Sally

Pemimpin Redaksi Kareba Indonesia

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *