Bantaeng, karebaindonesia.id – DPC Gerindra Bantaeng sedang mengalami polemik dengan munculnya dua orang saling mengklaim sebagai Ketua, hal itu memantik tersebarnya SK salah satu diantaranya.

Hal ini sedang ramai menjadi perbincangan dibeberapa group media sosial yakni whatsapp, namun dibalik perdebatan siapa ketua sah ada yang ganjil menjadi perhatian pemuda ini.

Ammar menyoroti SK kepengurusan DPC Gerindra Bantaeng atas nama Ketua Tamrin Labandu yang tersebar saat ini, yang mana dia duga terdapat nama-nama yang tergabung dalam struktural berstatus ASN (Aparatur Sipil Negara).

“Setelah memperhatikan dengan seksama maka SK bernomor 09-0353/kpts/DPP-GERINDRA/2017 tersebut memuat ketidak sesuaian peraturan perundang-undangan dengan diduga terdapatnya ASN yang tergabung dalam struktural” Terang Ammar, Minggu (17/5/2021).

“Sebagaimana tertuang dalam Undang-undang Nomor 43 Tahun 1999 dengan tegas melarang Pegawai Negeri Sipil menjadi anggota partai politik dan Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2004 ditetapkan larangan Pegawai Negeri Sipil menjadi Anggota Pengurus Partai Politik” Sambung Pemuda Tompobulu ini.

Dia yang juga saat ini masih berstatus mahasiswa, menyayangkan kejadian ini dan meminta agar sekiranya pihak berwenang segera mengambil tindakan dengan memberi sanksi sebagaimana peraturan perundang-undangan yang berlaku.

“Ini adalah lelucon di Kabupaten yang dipimpin Bupati alumni STPDN dan bergelar S3 Administrasi Publik, dan perlu menjadi perhatian bersama mendesak pihak berwenang segera mengambil tindakan, karena sangat jelas dalam peraturan perundang-undangan terkait pelanggaran dan sanksi hingga proses pemberian sanksinya” Tuturnya mendesak.

Perlu diketahui juga bahwa hingga saat ini hanya SK Kepengurusan Tamrin Labandu yang tersebar sedangkan Didik Sugiharto yang juga mengaku Ketua belum ada tersebar legalitas dirinya.