Bandung, karebaindonesia.id – Perdana Menteri (Grand Prime Minister) Kerajaan Fiktif Sunda Empire, Nasri Banks mengatakan bahwa semua negara di seluruh dunia harus mendaftar ulang ke Bandung, dalam artian mendaftar ulang ke Kekaisaran Sunda sebagai pemegang tatanan dunia.
Nasri Banks mengatakan hal itu di hadapan majelis hakim, jaksa penuntut umum, kuasa hukum, dan pengunjung sidang di Pengadilan Negeri Kelas 1A Khusus Kota Bandung pada Selasa, 25 Agustus 2020 lalu.
Menurutnya, jika semua negara di seluruh dunia tidak mendaftar ulang ke Kekaisaran Sunda, maka semua negara tidak boleh mencetak uang.
“Setiap siklus 75 tahun, itu masuk titik nol. Jadi setelah bom atom di Hiroshima Jepang pada 1945, semua kembali ke titik nol, titik pusat. Setiap 75 tahun, semua negara harus mendaftar ke Bandung. Jika tidak melakukan daftar ulang, negara-negara tak boleh mencetak uang. Ada aset yang disimpan di Swiss Bank pada tahun 1648 di Perjanjian Murder di Swiss penyimpanan aset penyimpanan uang,” ujarnya di hadapan tamu persidangan pada Selasa, 25 Agustua 2020 lalu.
Tambahnya, di tahun 2019 lalu, Sunda Empire mengelar pertemuan di Gedung Isola, Universitas Pendidikan Indonesia (UPI) Bandung. Dalam pertemuan tersebut, Sunda Empire mengingatkan untuk semua negara di seluruh dunia harus mendaftar ulang pada tanggal 15 Agustus 2020.
Sementara itu, Jaksa Penuntut Umum meminta Nasri Banks perihal Visi dan Misi Sunda Empire yang ingin menyejahterakan masyarakat.
Atas pertanyaan dari Jaksa Penuntut Umum tersebut, Nasri Banks pun menjawab dengan jawaban yang kurang masuk akal.
“Itu sudah ada sistem aset. Sistem aset itu seluruh negara tidak boleh mencetak uang. Pemerintahan manapun harus berdasarkan jumlah emas, baru boleh cetak uang. Kalau tidak, namanya utang obligasi. Kalau dilanggar, nggak sopan. Kenapa dikasih persyaratan? Silakan minta izin ke Sunda Empire,” jawabnya.
Selain Nasri Banks, sidang lanjutan kasus Kerajaan Fiktif Sunda Empire juga dihadiri oleh para petinggi Sunda Empire, seperti Ibu Ratu atau Ibu Negara Sunda Empire, Raden Ratna Ningrum dan Sekretaris Jenderal Sunda Empire, Ki Ageng Rangga Sasasana.[]
