karebaindonesia.id,- Pandemi Covid-19 hampir mempengaruhi seluruh rencana program baik secara pribadi maupun secara kelembagaan, Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Makassar salah satunya. Pelaksanaan Pilkada Makassar harus banyak menyesuaikan dengan kondisi pandemi mulai dari teknis maupun anggaran. Secara teknis kerja panitia mengalami peningkatan sementara beberapa anggaran harus menyesuaikan.
Hal ini yang diperjuangkan oleh KPU Makassar agar beberapa item anggaran tidak mengalami perubahan walau demikian sudah ada pengurangan yang cukup besar. Untuk menjamin agar beberapa tahapan dapat tetap berjalan dengan baik maka KPU Makassar meminta tambahan anggaran dari usulan tambahan Rp. 15 miliar kemudian diefisienkan sehingga disetujui penambahan Rp. 6,2 miliar.
Anggaran yang telah dialokasikan oleh Pemerintah Kota Makassar sebelumnya sebesar Rp. 78 miliar sehingga jika ditambahkan dengan Rp. 6,2 miliar menjadi Rp. 84 miliar anggaran yang akan digunakan dalam menyelanggarakan Pilkada Makassar tahun 2020.
Beberapa masukan ke KPU Makassar untuk tidak mengadakan debat publik calon namun hal ini tidak disepakati KPU Makassar sehingga debat publik tetap akan dilaksanakan. Dilansir dari bukamatanews.id (09/07/2020) Komisioner KPU Makassar Endang Sari mengatakan bahwa tetap akan ada debat publik untuk calon Walikota Makassar.
Endang menambahkan bahwa debat publik adalah sarana sosialisasi yang dibutuhkan masyarakat dan penting, dengan debat publik masyarakat dapat mengenal sosok yang akan dipilihnya menjadi Walikota Makassar.
Sumber Gambar: Polhukam.id
