Jakarta, karebaindonesia.id – Anggota DPR-RI Komisi III Fraksi PPP, Asrul Sani menilai bahwa tersangka kasus dugaan korupsi Bantuan Sosial (Bansos) yang menjerat Menteri Sosial, Juliari Peter Batubara tidak bisa dijatuhi pidana hukuman mati.
Diketahui, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menjerat Juliari Peter Batubara dengan Pasal Suap yang termaktub dalam Pasal 12 huruf a atau Pasal 12 huruf b atau Pasal tentang Tindak Pidana Pemberantasan Korupsi (UU Tipikor) yang termaktub dalam Pasal 11 UU No. 20 Tahun 2001.
Dalam pandangannya saat diwawancarai di Gedung DPR, Senayan,Jakarta pada Senin, 7 Desember 2020 lalu, pidana hukuman mati termaktub dalam Pasal 2 ayat (2) putusan tersebut yang tidak digunakan dalam kasus tersebut.
Pasal 2 ayat (2) UU Tipikor itu berbunyi: Dalam hal tindak pidana korupsi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan dalam keadaan tertentu, pidana mati dapat dijatuhkan.
“Kalau persangkaannya kemudian dakwaannya hanya terkait dengan Pasal 11 atau Pasal 12 ya enggak bisa kemudian dituntut dan dihukum mati, yang bisa kalau di sana ada penggunaan Pasal 2 UU Tipikor dalam kasus tersebut,” katanya.[]
