Makassar, Karebaindonesia.id — Asosiasi Usaha Hiburan Malam (AUHM) Makassar bakal menuntut Pemerintah Kota Makassar terkait ancaman tutup paksa yang disampaikan oleh Ketua Penegakan Disiplin Gugus Tugas Percepatan Covid-19 Kota Makassar, M Sabri.

AUHM Makassar meminta Pemerintah Kota Makassar (Pemkot) untuk menyiapkan anggaran sebesar Rp 48 milyar untuk membiayai sebanyak 5 ribuan karyawan THM, panti pijat dan perhotelan yang telah dirumahkan selama 6 bulan lamanya selama pandemi Covid-19.

Ketua AUHM Makassar, Zulkifli Ali Naru mengatakan bahwa pemerintah Kota Makassar seperti memberikan diskriminasi terhadap THM di Kota Makassar. Pasalnya, hanya THM saja disuruh tutup sementara tempat hiburan lainnya seperti perhotelan, karaoke, mall dan lain sebagainya dibiarkan terbuka.

“Seharusnya Pemkot jangan mengdiskriminasi THM karena kami telah terapkan protokol kesehatan, kalau mau tutup, tutup juga yang lainnya seperti perhotelan, karaoke, mall dan lain sebagainya,” ujarnya disela-sela Konferensi Pers di warkop Daily jalan Nusantara Baru, Selasa (11/08/2020).

Ia menambahkan bahwa jika memang Pemkot Makassar tetap ngotot menutup THM, maka ia harus siapkan anggaran sebesar Rp 48 Milyar.

“Saya telah minta ke Pemkot Makassar untuk menyiapkan anggaran sebesar Rp 48 Milyar untuk membiayai karyawan sebanyak 5 ribuan yang telah dirumahkan selama 6 bulan lamanya selama pandemi Covid-19,” tutupnya.