Djoysman Mahuzi, seorang praktisi Hukum

Buteng, karebaindonesia.id – Dilansir oleh Media Online SATULIS.COM, pada Jumat (05/03/2021), terkait adanya dugaan Pungutan Biaya Pengambilan Surat Keputusan (SK), bagi para Aparatur Sipil Negara (ASN) yang baru saja dilantik, di Dinas BKPSDM Buton Tengah (Buteng). Hal tersebut menuai Kontroversi.

Kepala Dinas BKPSDM Buteng, Samrin Saerani, mengungkapkan bahwa Biaya pengambilan SK diminta hanya seikhlasnya saja, dan Dana tersebut dipergunakan untuk membayar Sewa Tenda, Panggung, Serta Sewa Lampu dan Kabel. Serta hal tersebut dilakukan dengan alasan Anggaran tidak tertera dalam SIPD Buton Tengah.

Djoysman Mahuzi, seorang praktisi Hukum mempertanyakan hal tersebut. Kata dia, Seperti itukah prosedur dan ketentuan yang berlaku di dalam Acara Pelantikan ASN di Buteng dengan berbagai macam tingkat jabatan yang dimiliki, baik jabatan fungsional maupun jabatan administrasi? Sehingga segala beban biaya pelantikan tanggungannya dibebankan kepada ASN yang baru-baru dilantik? Bukankah yang bertanggung jawab untuk menanggung beban biaya tersebut adalah Pemerintah Daerah sendiri. Sebab penyelenggaraan kegiatan pelantikan tersebut, adalah Pemerintah Daerah Kabupaten Buton Tengah sendiri yang menyelenggarakannya.

“Hal ini sangat keliru dipahami oleh Pemda Buteng, melalui Kadis BKPSDM, ibaratnya Kita sedang mengundang banyak orang hadir dalam acara kegiatan dirumah Kita, namun segala biaya tersebut ternyata ditanggung oleh seluruh undangan yang hadir. Atau bahasa sederhananya, Kita yang mengajak banyak teman untuk makan di Rumah Makan, namun ternyata yang membayar adalah seluruh teman yang diajak makan.” Tegas Djoysman Mahuzi.

Hal senada diutarakan Jayadi, seorang Pegiat keadilan. Kata dia, entah alasan tersebut dalam hal meminta pungutan biaya pengambilan SK, dibenarkan oleh ketentuan hukum yang berlaku, namun Jika hal tersebut dilakukan tidak sesuai ketentuan dan prosedur hukum, maka hal tersebut termasuk Perbuatan Melawan Hukum yang merugikan para Pegawai ASN.

“Jika Para Pegawai merasa keberatan dan tidak menerima atas permintaan biaya tersebut, meski tidak dipaksakan, atau membayar seikhlas saja, pada intinya Dinas BKPSDM, memberlakukan Pungutan pembayaran SK, yang secara hukum dan prosedural tidak didapatkan dalam sistem peraturan perundang-undangan yang berlaku,” tutur Jayadi.

Lebih lanjut dia katakan, meskipun dalam Asas Pemerintahan dikenal yang namanya Freies Ermessen, namun hal tersebut, tidak serta merta pemerintah melakukannya, namun harus tetap menjadikan acuan kinerja pemerintahannya mengacu pada Prosedur Hukum yang berlaku. Apalagi yang dilakukan tersebut, tidak ada hubungannya dengan tindakan dalam pemerintahannya, melainkan hal tersebut berhubungan dengan kepantingan hukum publik masyarakat. Sehingga tindakan administrasi pemerintahan yang demikian tidak serta merta diterima untuk diikuti.

“Tindakan Pungutan Pembayaran biaya pengambilan SK tersebut, jika dibawa keranah Hukum Pidana, maka saat ini dapat dianggap sebagai Aktifitas Pungutan Liar, yang dapat ditangani Tim Saber Pungli yang dibentuk di Pusat dan Daerah, dan pihak Aparat Penegak Hukum pun dapat bertindak tegas, jika hal tersebut telah didapatkan minimal adanya syarat minimum dua Alat Bukti yang cukup,” lanjutnya.

Lanjut dia, besar harapan kami kepada Pemerintah Daerah Kabupaten Buteng, agar tidak melanggengkan perbuatan tersebut, dan bila perlu Pemerintah Daerah, melalui Dinas BKPSDM Buteng, menyampaikan Permintaan Maaf, atas kesalahan dan kekeliruan tindakan Administrasi Pemerintahannya dalam hal meminta Pungutan Biaya Pengambilan SK, sebelum apa yang dilakukannya tersebut, berpotensi akan dituntut oleh pihak yang merasa dirugikan, atau pihak lainnya yang turut keberatan atas tindakan pungutan liar tersebut.

“Demikian hal ini Kami ingatkan Pemerintah Daerah Kabupaten Buteng BERKAH, agar senantiasa tetap berada pada jalur kebenaran, kebaikan, dan keadilan, agar dapat terwujud sebagaimana slogan yang senantiasa didengung-dengungkan Pemerintah Daerah Buton Tengah yakni Buteng BERKAH (Bersih, Sejahtera, Produktif, Agamis, Harmonis),” terangnya.

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *