Makassar, karebaindonesia.id – BPJS Ketenagakerjaan kembali meluncurkan inovasi berupa Pemberian Perlindungan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan bagi Tenaga Pendidik Non ASN, PPNPN, Penyuluhan Non ASN di lingkup Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Sulawesi Selatan.

Progam Jaminan Sosial Ketenagakerjaan meliputi Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK), Jaminan Kematian (JKM), Jaminan Hari Tua dan Jaminan Pensiun.

Kegiatan ini dirangkaikan dengan Penandatanganan Perjanjian Kerjasama antara Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Sulawesi Selatan dan Kabupaten/Kota se-Sulawesi Selatan dengan BPJS Ketenagakerjaan.

Dilaksanakan pada hari Senin, 31 Mei 2021 bertepatan di Dalton Hotel Makassar dengan menerapkan protokol kesehatan yang ketat.

Dalam sambutannya, BPJS Ketenagakerjaan Wilayah Sulawesi Maluku dalam hal ini diwakili oleh Bapak Alias Muin selaku Asisten Deputi Wilayah Bidang Kepesertaan menjelaskan bahwa kerjasama ini merupakan arahan Presiden itu sendiri.

“Semua orang yang bekerja itu mempunyai hak untuk mendapatkan perlindungan sosial, oleh karena itu untuk tahap awal Progam Jaminan Sosial Ketenagakerjaan itu sendiri yaitu Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK) dan Jaminan Kematian (JKM),” ujarnya kepada Karebaindonesia.id

“Adapun iuran bagi peserta dalam hal ini pekerja penerima upah adalah Rp 10.800 per bulan,” lanjutnya.

Sementara itu, Kepala Kakanwil Kementerian Agama Provinsi Sulawesi Selatan, Drs. KH Khaeroni, M.Si mengungkapkan bahwa kegiatan ini merupakan penandatanganan pertama antar Kemenag dan BPJS Ketenagakerjaan yang ada di Indonesia.

“Kerjasama ini penting karena menyangkut perlindungan dunia kerja itu sendiri,” tutup Kepala Kakanwil Kementerian Agama Provinsi Sulawesi Selatan, Drs. KH Khaeroni, M.Si dalam sambutannya, Senin (31/05).