Bantaeng, karebaindonesia.id – Kisruh yang berkepanjangan pada program bantuan pangan non tunai kementerian sosial Republik Indonesi. hari ini kembali di sorot oleh Aliansi Pemuda Menggungat di Dinsos Kabupaten Bantaeng.

Idris kepada awak media ini, bahwa terkait penyaluran BPNT di wilayah Butta Toa ini, sungguh sangat menyidahkan di hati para rakyat khususnya keluarga penerima mamfaat ( KPM ). Sebab sangat jelas di warnai oleh dugaan tindak pidana penyalagunaan kewenangan dan korupsi yang di lakukan oleh oknum2 E-warung, beberapa TKSK dan Pejabat Teras Kabupaten Bantaeng.

“Hal tersebut memicu kami untuk turun ke jalan memperjuangkan Hak Rakyat. Kemudian meminta kepada Pemerintah Daerah dan Pusat serta Aparat Penegak Hukum agar segera melakukan Evaluasi kepapa E warung dan TKSK yang terbukti melanggar regulasi atau melakukan proses hukum sebagaimana yang di amanatkan oleh UU,” papar Idris.

Lanjut Idris, kami mempertanyakan dana Sharing PKH dan BPNT dikemanakan oleh Bupati Bantaeng, karena konon kabarnya dana tersebut tak pernah dicairkan.

Hal senada juga di sampaikan oleh rekannya, Alwi. Dia memaparkan bahwa jika tuntutan mereka tidak diakomodir oleh pemerintah, baik daerah atau pun pusat, maka APM bersama dengan ratusan massa akan kembali kejalanan dan menduduki kantor dinas sosial kabupaten bantaeng.