Bantaeng, karebaindonesia.id – Kisruh yang berkepanjangan pada program Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) Kementerian Sosial (Kemensos) Republik Indonesia kembali disorot oleh Aliansi Pemuda Menggungat (APM) di Dinsos Kabupaten Bantaeng, Rabu (02/06/2021).

Jenderal Lapangan (Jenlap), M.Akbar menjelaskan kepada awak media, bahwa terkait penyaluran BPNT di wilayah Butta Toa sungguh sangat menyedihkan di hati para rakyat khususnya Keluarga Penerima Manfaat ( KPM ). Sebab sangat jelas di warnai oleh dugaan tindak pidana penyalagunaan kewenangan dan korupsi yang di lakukan oleh oknum-oknum E Warung, beberapa TKSK dan Pejabat Teras Kabupaten Bantaeng.

“Hal tersebut memicu kami untuk turun ke jalan memperjuangkan hak rakyat. Kemudian meminta kepada Pemerintah Daerah dan Pusat serta Aparat Penegak Hukum agar segera melakukan Evaluasi kepada E warung dan TKSK yang terbukti melanggar regulasi atau melakukan proses hukum sebagaimana yang di amanatkan oleh UU,” tutur M. Akbar.

Lanjut M. Akbar, kami mempertanyakan dana Sharing PKH dan BPNT dikemanakan oleh Bupati Bantaeng, karena konon kabarnya dana tersebut tak pernah dicairkan.

Hal senada juga di sampaikan oleh rekannya, Idris. Dia memaparkan bahwa jika tuntutan mereka tidak diakomodir oleh pemerintah, baik daerah atau pun pusat, maka APM bersama dengan ratusan massa akan kembali ke jalanan dan menduduki kantor Dinas Sosial kabupaten Bantaeng.

“Jika tidak ada respon dari Pemda, kami akan kembali turun menggelar aksi memperjuangkan mereka yang sangat butuh untuk diperjuangkan,” ujar Idris.

Lanjutnya, mereka yang menjadi korban pemberian harapan palsu bantuan pemerintah perlu untuk diperjuangkan. Siapa lagi jika bukan mahasiswa yang membantu mereka. Polisi? Pemdes?, Mereka hanya diam menjadikan jeritan rakyat sebagai tontonan.