Karebaindonesia.id – Direktur Eksekutif Sudut Demokrasi Research and Analysis (SUDRA), Fadhli Harahab menanggapi nama-nama yang akan berpeluang menjadi pengganti Edhy Prabowo di kursi Menteri Kelautan dan Perikanan.

Sebelumnya, Dari internal Partai Gerindra beredar nama Sandiaga Uno, Ahmad Muzani, Sufmi Dasco hingga Fadli Zon. Sementara dari profesional beredar nama mantan Menteri Kelautan dn Perikanan Susi Pudjiastuti.

Dilansir dari sindonews.com, semua nama-nama yang beredar memiliki peluang. Hanya peluang itu bisa besar atau kecil.

Dia berpandangan setidaknya ada tiga skenario yang bisa dilakukan dalam hal menentukan orang yang bakal duduk di posisi tersebut.

Tiga skenario itu adalah menggeser posisi menteri di kabinet, memilih orang baru (profesional/partai) atau mengganti Edhy dengan orang yang berasal dari partai yang sama yaitu Partai Gerindra.

“Dari sekian opsi tersebut, aku pikir Gerindra atau Orang Gerindra lebih memiliki peluang besar.

“Pahitnya, posisi menteri kelautan diberikan kepada orang lain (partai/profesional) jika Gerindra menolak,” ujarnya saat dihubungi wartawan pada Ahad, 29 November 2020.

Dia pun menambahkan, dari skenario itu, ada dua nama yang memiliki peluang besar menduduki posisi menteri yang ditinggalkan Edhy Prabowo.

Dua nama itu adalah mantan Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti dari kalangan profesional dan pengusaha Sandiaga Uno dari kalangan politikus Partai Gerindra.

Menurutnya, kedua tokoh ini memiliki pengalaman panjang yang tentunya tidak diragukan lagi. Susi Pudjiastuti berpengalaman dalam memimpin KKP.

Sementara Sandiaga juga memiliki pengalaman yang tidak kalah hebat karena merupakan sosok sentral di Partai Gerindra yang berpengalaman memimpin birokrasi pemerintahan dan dalam dunia usaha.

“Keduanya memiliki pengalaman apik dari berbagai sisi. Dan aku pikir keduanya cukup memiliki kapabilitas untuk memimpin kementerian KKP,” katanya.

Meski demikian, kursi menteri Kelautan dan Perikanan lebih berpeluang besar diduduki kader Partai Gerindra dengan pertimbangan beberapa faktor, salah satunya adalah hubungan koalisi Jokowi-Prabowo.

“Aku pikir jika jatah menteri Gerindra berkurang akan berdampak disharmoni bagi koalisi Jokowi-Prabowo ke depan,” katanya.[]