Jakarta, karebaindonesia.id – Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR-RI) kini tengah membahas Rancangan Undang-Undang (RUU) Larangan Minuman Beralkohol yang diusulkan oleh 21 Anggota DPR-RI dari fraksi PPP, PKS, dan Gerindra.
Diketahui, pembahasan RUU Larangan Minuman Beralkohol selalu mengalami penundaan sejak diusulkan pertama kali pada 2015 lalu. Dan di tahun ini, RUU tersebut kembali terdaftar di Prolegnas Prioritas 2020 sebagai usul inisiatif DPR-RI.
Anggota DPR-RI Fraksi PKS, Bukhori Yusuf menegaskan akan mengesahkan RUU ini sebagai upaya perbaikan moral bangsa dari pengaruh minuman beralkohol.
“Kenapa kami ngotot? Karena ini berkaitan dengan penyelamatan moralitas anak bangsa, menyelamatkan nasib generasi masa depan kita,” ujarnya dalam wawancara pada Jumat lalu.
Akan tetapi, Antropolog UI, Raymond Michael Menot menganggap RUU tersebut diusulkan dengan cara berpikir yang sempit. Menurutnya, RUU Larangan Minuman Beralkohol mengabaikan aspek antropologis dan historis Indonesia.
“Mereka orang-orang yang berpandangan sempit dan tidak mengenal Indonesia,” ungkapnya dalam wawancara yang dilansir Tempo.co pada Ahad lalu.
Jika RUU ini disahkan, maka setiap orang yang memproduksi, menjual, menyimpan, maupun mengkonsumsi minuman beralkohol akan terancam pidana berupa hukuman penjara maksimal 10 tahun dan denda maksimal 1 miliar Rupiah.[]
