Karebaindonesia.id— Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) Perkumpulan Ahli Hukum Kontrak Pengadaan (PERKAHPI) Sulawesi Selatan mendukung penuh terlaksananya Konferensi Nasional ahli hukum kontrak indonesia yang diadakan Dewan Pimpinam Pusat (DPP) PERKAHPI secara virtual, Jumat (03/07/2020).

Ketua DPW PERKAHPI Sulsel, Andi Ifal Anwar.,SH., MH., CPLC.,CPCLC,.CPT mengucapkan selamat atas terselenggaranya Konferensi Nasional ini dengan harapan agar mampu mengakomodir perbaikan tatakelola sistem kontrak indonesia.

“Selamat dan sukses terselenggaranya Konferensi Nasional yang diadakan DPP PERKAHPI, meski secara virtual, tapi esensi dan tujuan melakukan konferensi ini tetap dicapai, kami dari DPW Sulsel berharap bahwa perbaikan dan tatakelola sistem kontrak indonesia terus diupayakan terus membaik dan menghasilkan produk hukum yang kuat” Tukas Andi Ifal Anwar yang juga menjabat sebagai Komisaris Utama Karebaindonesia.id .

Konferensi Nasional ahli hukum kontrak indonesia tahun ini dilaksanakan secara virtual menggunakan aplikasi zoom meeting, ini dikarenakan masih adanya wabah pandemi corona. Namun menurut Ketua Umum DPP PERKAHPI, Sabela Gayo menjelaskan bahwa Konferensi Nasional merupakan kegiatan rutin tahunan yang juga termasuk dalam program kerja tahunan dari DPP PERKAHPI.

Sabela Gayo mengharapkan dengan adanya kegiatan rutin tahunan ini akan membawa dampak positif dan kontribusi besar bagi pembenahan sistem hukum kontrak indonesia dan mencapai kodifikasi hukum nasional Indonesia.

Tujuan adanya Konferensi Nasional ini adalah berdiskusi agar mampu mengumpulkan bahan masukan kepada pengambilan kebijakan (decision makers) yang berkaitan dengan permasalahan hukum kontrak umum (Commercial Contract) dan kontrak pengadaan barang/jasa pemerintah di Indonesia.

Menurut Sabela Gayo, para ahli hukum kontrak indonesia masih perlu perhatian khusus atas kondisi hukum kontrak nasional Indonesia yang sampai hari belum merumuskan undang-undang khusus perihal kontrak umum dan kontrak pengadaan barang atau jasa pemerintah.

Senada dengan pernyataan DPP, Ketua DPW PERKAHPI Sulsel, Andi Ifal Anwar menyebut bahwa semua ingin kodifikasi hukum kontrak yang jelas dan menghindari permasalahan hukum yang kompleks, terutama pada kontrak barang/jasa pemerintah.

Terkait kegiatan Konferensi Nasional Ahli Hukum Kontrak tahun ini, tema yang diangkat adalah Kontrak Barang/Jasa Pemerintah ; Perdata atau Tindak Pidana Korupsi Pengadaan.

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *