Makassar, Karebaindonesia.id – Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI Perwakilan Sulawesi Selatan menemukan dugaan.korupsi berupberupa penyimpang pengadaan barang dan jasa pada Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) Kota Makassar terkait kamera pengitai atau CCTV tahun anggaran 2020.

“Iya ada 16 temuan hasil pemeriksaan BPK, salah satunya di Diskominfo, soal CCTV,” sebut Kepala Inspektorat Makassar Zainal Ibrahim membenarkan saat dikonfirmasi

Dugaan penyimpangan tersebut sesuai dengan data diperoleh yakni pada kegiatan sewa jaringan CCTV terintegrasi di Diskominfo Makassar melebihi nilai Harga Perkiraan Sementara (HPS) yang ditetapkan melebihi kelebihan pembayaran senilai Rp1,8 miliar serta tidak sesuai spesifikasi Rp273 juta yang dianggap pemborosan keuangan negara.

Menanggapi temuan itu, Wali Kota Makassar Moh Ramdhan Pomanto kepada wartawan langsung merespons bahwa yang bertanggungjawab terkait temuan tersebutadalah pejabat dimasanya di tahun 2020.

Pria disapa akrab Danny Pomanto ini memastikan akan mengusut dugaan pelanggaran itu, karena telah merugikan keuangan negara lebih dari Rp2 miliar, walaupun yang bersangkutan tidak lagi menjabat sebagai kepala dinas terkait karena dijatuhkan sanksi nonaktif.

Saya kita itu berdasarkan rapat tindaklanjut, BPK memutuskan di sanksi, kita sudah menentukan saksi, salah satunya, penonaktifkan kepala dinasnya (Ismail Hajiali). Kenapa dinonaktifkan, ditemukan disitu (pelanggaran) CCTV,” tegasnya

Pihaknya pun tidak mengetahui, mengapa BPK RI begitu keras hingga menemukan sejumlah temuan-temuan sehingga Pemkot Makassar hanya bisa meraih predikat Wajar Dalam Pengecualian (WDP) tahun anggaran 2020, salah satu indikatornya banyak temuan cacat administrasi pelaporan pengelolaan keuangan daerah.

“Saya tidak tahu begitu keras temuan ke kita, lalu memutuskan begitu, termasuk BTT (Belanja Tidak Terduga), begitupun iklan. Konon kabarnya, ini dimonopoli satu orang. pun tidak jelas, begitupun spesifikasi CCTV, itu orang yang sama dicurigai. Saya akan usut ini,” ungkap Danny.

Mengenai rekomendasi saksi oleh BPK, kata dia, sudah diputuskan yang bersangkutan dinonaktifkan, sesuai petunjuk mengikuti hasil tindaklanjut rapat sebelumnya.

Ditanyakan soal pertanggungjawaban mengingat yang bersangkutan sudah pindah dengan beralih menjadi dosen, Danny menegaskan tetap di proses.

“Tapi kalau dia (Ismail Hajiali) berhenti, tetap harus bertangungjawab, karena ini persoalan kerugian negara, harus bertangungjawab, tidak ada bisa lolos. Enaknya itu, orang terus pindah (baru bermasalah) kalau tidak lanjut (proses penyidikan),” ucapnya menegaskan.

Dikonfirmasi terpisah berkaitan dengan masalah temuan itu, mantan Kadiskominfo Makassar, Ismail Hajiali, mengatakan dirinya siap dipanggil untuk diminta keterangan dari instasi pemeriksa baik Inspektorat maupun BPK dalam hal klarifikasi. Ia berdalih memiliki sejumlah dokumen pertanggungjawaban valid sebagai nota pembelaan.

“Saya siap dipanggil dan bertanggung jawab atas temuan tersebut ketika menjabat Kadiskominfo. Sekatang ini saya sudah menjadi dosen (Universitas Muslim Indonesia),” kata mantan Juru Bicara Satgas Covid-19 Kota Makassar itu.

By Abd Jafar

Reporter Kareba Indonesia

2 thoughts on “Dugaan Korupsi Diskominfo Makassar, BPK: Ada 16 Temuan”
  1. Hello there! This is my 1st comment here so I just wanted to give a quick shout out and tell you I really enjoy reading your blog posts. Can you recommend any other blogs/websites/forums that go over the same topics? Thank you so much!

  2. Hi there! I could have sworn I’ve been to this website before but after reading through some of the post I realized it’s new to me. Anyways, I’m definitely delighted I found it and I’ll be book-marking and checking back often!

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *