Oleh: Farah Adibah (Mahasiswi UIN Alauddin Makassar)

karebaindonesia.id – Awal tahun 2021 menjadi ajang untuk merefleksikan diri beberapa tahun sebelumnya, melihat kebelakang sejauh mana resolusi sudah tercapai, sejauh mana ilmu telah dikejar, semaksimal apa ibadah juga dakwah, dan sesiap apa kita untuk hari-hari berikutnya. Nyatanya, dibuka dengan duka yang sangat mendalam dan terjadi beruntun diawal tahun yang menimpa negeri ini.

Di awali pada Januari 2021 yang menggemparkan bumi Indonesia dengan jatuhnya pesawat Sriwijaya Air yang menewaskan seluruh penumpang, bahkan korbannya pun ada dari kalangan anak-anak dan balita. Bencana hidrometeorologi seperti banjir, gempa bumi hingga puting beliung
yang mendominasi di bulan Februari di beberapa bagian negeri ini. Maret yang masih dilanda banjir diikuti tanah longsor di beberapa wilayah. Kali ini, di penghujung bulan April sekaligus bulan suci Ramadhan, musibah kembali melanda negeri ini, tepatnya di laut Indonesia.

KRI Nanggala-402 telah dinyatakan tenggelam atau isyarat subsunk di perairan laut utara Bali, pada Sabtu (24/4/21) sore dan seluruh awak kapal dinyatakan gugur, setelah sebelumnya hilang kontak pada Rabu (21/4/21) dini hari. Tenggelamnya kapal selam KRI Nanggala-402 dengan 53 orang awak kemungkinan disebabkan oleh faktor arus bawah laut di perairan Laut Bali. Pihak TNI Angkatan Laut memperkirakan arus bawah laut yang kuat atau dikenal dengan sebutan internal solitary wave sebagai faktor penyebab tenggelamnya kapal yang sedang melakukan latihan tersebut.” (JPNN.com, 2/5/2021).

Seperti yang beredar di dunia sosial media, KRI Nanggala-402 sebagai kapal selam kebanggan Indonesia yang usianya sudah terbilang tua, masih dianggap kukuh untuk menyapu lautan dalam rangka menjaga laut Indonesia. Namun, adanya peristiwa ini menjadi bahan evaluasi bagi negara untuk lebih cermat dalam menggunakan alutsista yang sudah terbilang tua, karena berisiko kecelakaan dengan konsekuensi hilangnya prajurit TNI. Sebab, faktor usia juga bisa mempengaruhi kinerja dari pengoperasian suatu alat.

Peristiwa ini juga berbuntut kritik panjang terhadap pengelolaan anggaran alat utama sistem pertahanan (alutsista) di bawah Kementerian Pertahanan bagi Indonesia. Indonesia sebagai negara maritim sekitar 62% wilayahnya terdiri dari perairan dan juga lautan, mengindikasikan bahwa penyediaan dan pemeliharaan infrastruktur maritim merupakan sebuah kewajiban bagi negara. Maka, kritik terhadap pengelolaan anggaran alutisista, yang harusnya berteknologi tinggi, memang patut dipersoalkan bagi negara yang berlabel negara maritim/agraris ini. Namun, untuk membangun sistem maritim idaman tersebut, tidak terlepas dari anggaran yang sangat besar, juga masih menjadi PR bagi Indonesia yang anggaran pemasukannya kurang.

Tenggelamnya KRI Nanggala seolah mengingatkan sekaligus menarik perhatian publik bahwa negeri maritim ini tidak serius/memprioritaskan alutsista dengan alasan anggaran terbatas. Bahkan, ada pergerakan dari masyarakat yang greget dengan situasi tersebut sehingga melakukan gerakan pengumpulan uang dari rakyat agar Indonesia membeli kapal selam pengganti KRI Nanggala yang tenggelam.

Terkait permasalahan anggaran negara, khususnya anggaran pengadaan alutsista yang merupakan bagian dari anggaran Kementerian Pertahanan, faktanya tidak difokuskan pada pengadaan alutsista, namun dikeluarkan pada hal-hal yang tidak mendesak bahkan belum/tidak diperlukan. Kesalahan prioritas pemerintah dalam pemelihaaan kebutuhan militer, menjadikan sistem pertahanan Indonesia lemah, yang kini berdampak korban jiwa pada prajurit terlatih, diremehkan musuh dan menjadikan negeri ini ajang rebutan kepentingan. Oleh negara besar akibat program dan kebijakan tambal sulam yang bukan menjadi solusi.

Besarnya anggaran yang dianggap menjadi masalah untuk pengelolaan dan pemeliharaan terhadap alutsista dan disebut berat untuk pengoptimalannya tidaklah tepat, jika kita melihat kekayaan Indonesia yang terbentang dari ujung barat sampai timur Indonesia. Kekayaan alam tersebut tentunya bisa menjadi pemasukan anggaran negara dan bisa dialokasikan untuk armada laut. Namun, disadarkan oleh fakta menampar bahwa kekayaan alam Indonesia berada di genggaman orang-orang asing yang tentunya lebih bermodal, menjadikan negeri ini hanya dapat menyaksikan pihak asing kenyang di atas pemilik yang kelaparan atas kekayaannya sendiri

Mari sejenak memikirkan, jikalau saja kekayaan alam itu dikelola secara mandiri, tidak ada campur tangan asing dalam pengelolaannya, maka anggaran negara akan terobati sehingga mampu mengalokasikan dananya untuk alutsista bagi armada laut, sekaligus menciptakan sistem pertahanan negeri yang tiada saing. Namun, faktanya sumber pemasukan terbesar Indonesia itu dari pajak, dan mengandalkan utang juga investasi asing. Tidak menunjukkan jati dirinya sebagai negara maritim yang unggul.

Islam memiliki sejumlah konsep untuk mewujudkan sistem pertahanan negara yang kokoh. Salah satunya bahwa ada yang disebut Baitul Maal yang menjadi medium bagi sumber pemasukan dan pembelanjaan negara. Untuk sumber pemasukan negara itu dari bagian fa’i dan kharaj. Kekayaan alam yang merupakan bagian kepemilikan umum seperti minyak, gas, dan kekayaan lainnya juga menjadi sumber pemasukan negara. Dari sini negara akan mampu membangun pengadaan alutsista juga membangun infrastruktur bagian kemaritiman.

Untuk menunjukkan jati diri sebagai negara maritim yang kuat dalam sistem kemiliterannya dapat digapai jika sistem yang diterapkan dalam negara terrsebut menuntun kearah itu. Bukannya mengerdilkan negara berbuntut miskin di bawah kekayaannya. Bukan sistem yang berlandaskan keuntungan yang hanya membela pihak bermodal alias Kapitalisme. Tidak lain, tidak bukan adalah sistem Islam yang diterapkan dalam kehidupan bernegara. Wallahu a’lam.