Jakarta, karebaindonesia.id – Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemenpan-RB) melarang aparatur sipil negara (ASN) atau Pegawai Negeri Sipil (PNS) bepergian ke luar kota pada masa libur nasional sepanjang tahun 2021.

Hal ini merupakan salah satu upaya pemerintah untuk mencegah lonjakan kasus Covid-19. Aturan itu tercantum dalam Surat Edaran Menpan RB Nomor 13 Tahun 2021. Surat itu ditandatangani Menpan RB Tjahjo Kumolo, Jumat (25/6).

“Pegawai ASN dilarang melakukan kegiatan bepergian ke luar daerah selama hari libur nasional tahun 2021 dan pada hari-hari kerja lainnya pada minggu yang sama dengan hari libur nasional, baik sebelum dan/atau sesudah hari libur nasional,” demikian bunyi surat tersebut sebagaimana dikutip Jumat (25/6).

Namun demikian, pelaksanaan di luar daerah itu dikecualikan bagi ASN yang bertempat tinggal dan bekerja di instansi yang berlokasi di satu wilayah aglomerasi yang akan tugas kedinasan sesabe di kan -Ungaran-Salatiga-Semarang-Purwodadi (Kedungsepur), Medan-Binjai -Deli Serdang-Karo (Mebidangro).

Selain itu, auran ini juga berlaku bagi ASN yang sedang tugas kedinasan dan memperoleh surat tugas dari pejabat pimpinan tinggi pratama atau setingkat Eselon II.

“Pengecualian juga berlaku bagi ASN yang dalam keadaan darurat untuk melakukan kegiatan di luar daerah dan telah izin tertulis dari Pejabat Pembina Kepegawaian di instansinya,” mentergutip SE.

Dalam SE itu, Tjahjo juga mengatur soal hutang cuti pada saat sebelum dan/atau sebelum hari libur nasional pada minggu yang sama. Oleh karena itu, PPK pada kementerian/lembaga/daerah tetap selektif dalam memberikan izin cuti bagi pegawai ASN pada periode waktu tersebut.

Pengeluaran pegawai cuti untuk ASN dan Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) yang mengajukan cuti melahirkan, sakit, atau alasan penting.

Surat edaran itu juga mengatur bahwa bagi ASN yang melanggar ketentuan ini bisa mendapatkan hukuman disiplin sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin PNS dan Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2018 tentang Manajemen Pegawai Pemerintah.