Makassar, karebaindonesia.id – Mata Garuda, lembaga yang merangkul para alumni dan penerima beasiswa pendidikan Lembaga Pengelola Dana Pendidikan (LPDP), hari ini meluncurkan kembali Mata Garuda Institute (MGI). MGI merupakan wadah profesional dan Pusat Penelitian (research centre) bagi awardee LPDP dalam melaksanakan kajian kebijakan publik di berbagai bidang, yakni ekonomi, pendidikan, kesehatan, politik, hukum dan HAM. Peluncuran dilakukan melalui acara daring bertajuk Refleksi 2020 Menuju Indonesia Pulih 2021 pada pukul 10:00 WIB hingga 13:00 WIB melalui aplikasi Zoom.

Peluncuran MGI bertema “Refleksi 2020 Menuju Indonesia Pulih 2021” yang dirangkaikan dengan webinar ini terbuka untuk umum. Di tengah jalannya acara, panitia juga mengadakan kuis berhadiah bagi peserta yang memberikan jawaban terbaik dari pertanyaan-pertanyaan yang MGI berikan.

MGI juga mengundang stakeholder serta menghadirkan narasumber yang ahli di bidangnya. Di bidang ekonomi dihadiri oleh Airlangga Hartanto selaku Menteri Koordinator Bidang Perekonomian dan Amalia Adininggar Widyasanti selaku Deputi Bidang Ekonomi dan Kepala Bappenas juga Menteri PPN. Bidang Kesehatan dihadiri oleh Budi Gunadi Sadikin, Menteri Kesehatan dan Nafsiah Mboi, Menteri Kesehatan Kabinet Indonesia Bersatu II. Di bidang Politik Hukum dan Hak Asasi Manusia (PolhuKam) dihadiri oleh Edward Omar Sharif Hiariej selaku Wakil Menteri Hukum & HAM dan Haris Azhar, Direktur Eksekutif Lokataru Foundation. Yang terakhir, di bidang pendidikan ada Iwan Syahril, Dirjen Guru & Tenaga Kependidikan dan Fasli Jalal, Wakil Menteri Pendidikan Nasional 2010.

Sambutan pembukaan peluncuran MGI disampaikan oleh Bapak Dwi Larso, selaku Direktur Beasiswa LPDP, yang menyampaikan bahwa sekalipun pandemi memberikan dampak bagi  negara Indonesia baik sektor ekonomi maupun kesehatan, namun komitmen pemerintah dalam pengembangan SDM tidak surut, dibuktikan dengan peningkatan dana kelolaan LPDP yang bertambah menjadi 70 T. LPDP terus berkomitmen dalam peningkatan SDM Indonesia dengan pemberian beasiswa. Hingga kini terdapat  25.000  penerima LPDP dan 12.000 alumni LPDP. Awardee LPDP diharapkan dapat menjadi lokomotif bagi gerbong kereta api Indonesia. Dan MGi diharapkan dapat memberikan evidence-based solution atas berbagai permasalahan bangsa sehingga mendorong peningkatan kualitas dan mencerdaskan kehidupan bangsa. 

MGI sebenarnya pertama kali didirikan pada tahun 2016 namun sempat non-aktif. Kemudian, menjelang akhir 2020, di bawah kepemimpinan Erbi Setiawan sebagai ketua Umum Mata Garuda, MGI diaktifkan lagi sebagai lembaga think tank independen bagi alumni penerima beasiswa LPDP. Dalam sambutannya, Erbi Setiawan dan Dimas Muhammad ketua Mata Garuda Institute (MGI) mengatakan bahwa awardee dan alumni LPDP berhutang kepada negara yang telah memberikan beasiswa S2 dan S3 dan telah seharusnya berkontribusi nyata untuk kemajuan bangsa. Diharapkan MGI bukan hanya berkutat dalam ihwal teori dan konsep akan tetapi memberikan alternatif kebijakan guna menyelesaikan masalah yang ada dalam masyarakat. Lebih dalamnya, Erbi menekankan bahwa sudah menjadi tanggung jawab mutlak untuk seluruh penerima beasiswa LPDP agar memberikan kontribusi bagi Indonesia, dan MGI ini adalah salah satu bentuk konkritnya.

Dalam paparan bidang ekonomi, Airlangga Hartanto menekankan bahwa saat ini merupakan momentum untuk berinovasi dan inovasi harus bisa menjadi solusi atas berbagai permasalahan bangsa. Airlangga berharap MGI dapat menjadi pusat kontribusi berdasarkan keilmuan, memberikan sumbangan inovasi yang nyata dan menjadi wadah intelektual muda penerima beasiswa LPDP untuk terus berbagi. Dalam tanggapannya, Amalia Adininggar menjelaskan bahwa pandemi Covid-19 memberikan tekanan terhadap perekonomian Indonesia yang terkontraksi -2.07%, merupakan resesi pertama kali sejak krisis 1998. Pandemi merubah pola dunia, mempercepat otomatisasi dan digitalisasi, peningkatan AI, big data serta trend telework sehingga mendesak percepatan pembangunan SDM Indonesia. Terdapat korelasi antara index inovasi negara dengan peningkatan GDP per kapita, sehingga harapannya Mata Garuda Institute dapat menjadi katalis inovasi di Indonesia, dengan menginisiasi riset, pelatihan dan mendorong penciptaan teknologi baru. 

Dari sisi kesehatan, Budi Gunadi Sadikin menyampaikan dalam strategi pengendalian pandemi diperlukan kerjasama pentahelix yaitu unsur pemerintah, masyarakat/komunitas, akademisi dan perusahaan. MGI diharapkan dapat menjadi mitra pemerintah dalam penyempurnaan kebijakan ekonomi, kesehatan, polhukam dan pendidikan. Nafsiah Mboi menyoroti tentang pengalaman Indonesia dalam penanggulangan wabah sebelumnya, yaitu dengan adanya kantor kesehatan pelabuhan, jaringan laboratorium dan rumah sakit serta tenaga kesehatan terlatih serta kesiapan Indonesia dalam mengantisipasi wabah di masa depan. Beliau juga menekankan pentingnya community preparedness dan  berpesan jangan hanya melakukan riset teoritis saja, tetapi harus turun ke masyarakat dan melihat fakta lapangan.

Dalam sektor Polhukam, Prof. Dr. Edward Omar Sharif Hiariej S.H., M. Hum berpendapat bahwa alumni LPDP yang telah menikmati keistimewaan memiliki tanggung jawab besar dan mulia untuk menjadi solusi bagi bangsa. Beliau berpesan agar sekiranya MGI tidak menjadi orang kritis dan cerdas melihat kekurangan tapi justru miskin solusi. Sementara itu, Haris Azhar berpesan kepada MGI bahwa memulihkan sebuah bangsa haruslah berkelanjutan dengan bermodalkan metode, konsep dan kejujuran yang benar. MGI yang adalah bagian dari kaum muda yang akan diuji keberaniannya ketika mengambil resiko demi membawa perubahan dan kemajuan. MGI diharapkan untuk senantiasa berikhtiar dan kreatif karena ini adalah esensi dari proses panjang pemulihan Indonesia. 

Dari segi pendidikan, Iwan Syahril berharap MGI sebagai think tank penerima LPDP diharapkan terlibat dalam meningkatkan kualitas pendidikan melalui riset, kebijakan dan kolaborasi dengan pemerintah. Fasli Jalal menjelaskan kondisi pendidikan di masa pandemi dengan adanya pembelajaran daring dikhawatirkan akan berdampak pada apa yang dikenal sebagai learning loss bahkan menjadi generasi yang terhilang (lost generation). “Sebagai think tank, MGI diharapkan mampu membedah, khususnya tentang higher order thinking skills (HOTS) dan tunjangan guru yang ditingkatkan tidak beriringan dengan kemajuan pendidikan yang menjadi perhatian dalam bidang pendidikan,”tambah Fasli.

Selain pemaparan dari para pembicara di atas, juga ada presentasi dari perwakilan tiap divisi MGI serta tanya jawab antara peserta dan narasumber. Bidang Pendidikan MGI menawarkan beberapa strategi kerjasama yang dapat dilakukan dengan berbagai pihak, seperti pada peningkatan kompetensi profesionalisme guru terkait penggunaan teknologi pembelajaran jarak jauh (PJJ) dan comprehensive assessment terkait capaian belajar peserta didik dan program PPJ yang sudah berjalan sehingga mengurangi learning loss dan gap opportunity yang ada dalam kegiatan pembelajaran siswa didik. 

Selanjutnya, Bidang Polhukam MGI menyoroti penurunan kinerja legislasi DPR di tahun 2020. Lemahnya kinerja legislasi DPR ditandai oleh minimnya jumlah UU yang disahkan, yakni hanya 13 dari 37 RUU yang tercakup dalam Prolegnas Prioritas 2020. Sebagai rekomendasi, DPR dan pemerintah seyogyanya realistis dalam menentukan jumlah RUU dalam Prolegnas Prioritas, misalnya dengan menetapkan kuota maksimal RUU prioritas. Selain itu, alangkah baiknya jika pemerintah dan DPR juga menetapkan tema besar kebijakan legislasi, misalnya pada tahun 2021 ini difokuskan untuk membahas RUU yang terkait dengan isu penanganan COVID-19 dan pemulihan ekonomi. 

Terkait penanganan COVID 19, Bidang Ekonomi MGI menyatakan bahwa kesehatan harus tetap menjadi garda terdepan, dimana riset menemukan korelasi positif antara jumlah kematian dengan perlambatan ekonomi di 166 negara. Mengiringi peningkatan status kesehatan, Pemerintah dapat menerapkan stimulus fiskal, khususnya dalam peningkatan perlindungan sosial, yang dapat dilakukan melalui dua usulan kebijakan. Pertama, memperluas bantuan sosial tunai untuk kelas menengah bawah yang mayoritas bekerja di sektor informal. Identifikasi penerima bansos bisa menggunakan data ponsel maupun pelibatan pemimpin lokal (ketua RW atau kepala desa). Kedua, melindungi pekerja sektor formal dengan program subsidi gaji selama cuti pandemi. Mekanisme ini bisa dilakukan melalui pembiayaan korporasi dengan memberi syarat korporasi tidak boleh mem-PHK pekerjanya. 

Sejalan dengan hal tersebut, Bidang Kesehatan MGI menyoroti masih banyaknya masyarakat yang sulit mengakses layanan tes PCR, serta masih kurang kuatnya kebijakan tes PCR dan contact tracing untuk masyarakat yang berinteraksi dengan kasus positif. Sebagai rekomendasi, Pemerintah dapat mewajibkan tes PCR bagi semua kontak erat dan orang dengan hasil rapid tes positif (meskipun tidak bergejala), serta melibatkan masyarakat dalam melakukan contact tracing melalui kegiatan surveilans berbasis masyarakat. Sebagai catatan akhir, pandemi COVID 19 tidak bisa diselesaikan dengan satu intervensi saja, namun harus melalui mekanisme multi-intervensi, yang dilakukan secara bersama-sama dengan Pemerintah sebagai pemimpinnya dan didukung oleh sektor swasta dan masyarakat sipil.

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *