Jakarta, karebaindonesia.id – Dualisme terjadi di kubu internal partai Demokrat. Bagaimana tidak, Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) yang saat ini menjabat sebagai Ketua Umum Partai, namun Moeldoko di lain sisi mendapat mandat sebagai ketua Umum pada hasil Konverensi Luar Biasa (KLB).

Debat demi debat pun tersaji di kalangan para tokoh Nasional. Mahfud MD selaku Menko Polhukam pun tak ketinggalan untuk meninggalkan jejak statementnya. Saat dihubungi oleh tim TV One pada acara Apa Kabar Indonesia Malam (06/03/2021) sekira pukul 18. 30 WIB, dia menuturkan bahwa Pemerintah Tidak Ingin Mencampuri Internal Partai (Demokrat).

“Bagi pemerintah, untuk saat ini ketua umumnya adalah AHY, adapun ADRT yang masih sah berlaku sampai hari ini adalah ADRT tahun 2005. Oleh sebab itu, KLB yang di Deliserang itu akan dinilai sah atau tidaknya nanti sesudah dilaporkan, apakah KLB itu memenuhi syarat atau tidak,” tegas Mahfud.

Lanjut dia katakan, saya sudah membaca ADRT dan UU nomor 9 tahun 1998. Ukuran-ukurannya sudah jelas. Oleh sebab itu, bagi pemerintah sampai saat ini belum ada masalah hukum terkait KLB ini, masih seperti biasa.

“Kalau pun pak Max Sopacua dan kawan-kawan daftarkan ke pemerintah adanya pergantian kepengurusan dan perubahan ADRT berdasarkan KLB, kita akan nilai. Ini bisa disahkan atau tidak. Nanti juga partai Demokrat yang dipimpin oleh AHY bisa mengajukan sanggahan dan keberatan. Apapun keputusan pemerintah nanti bisa diadili lagi, dibawa ke pengadilan, digugat lagi. Saya kira prosedur hukumnya seperti itu. Jadi kita tidak intervensi di awal. Tidak boleh,” lanjutnya.

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *