Takalar, Karebaindonesia.id—Sejumlah tenaga honorer yang bekerja di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Takalar melakukan aksi demonstrasi menuntut nasib dan statusnya diperjelas oleh Bupati Takalar, Rabu (8/5/2020).

Aksi demonstrasi ini atas Kisruh pemberhentian 20 tenaga honorer di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (dukcapil) Takalar. Dalam aksi tuntutannya, para tenaga honorer Dukcapil yang bergabung dalam Aliansi masyarakat pencari keadilan meminta agar mempertimbangkan pemecatan secara sepihak tanpa jelas statusnya apakah dirumahkan atau di pecat secara permanen.

Salah seorang tenaga Honorer yang mengikuti aksi demonstrasi ini mengungkapkan bahwa ketidakjelasan akan status kepegawaian dikarenakan tidak terbitnya SK Bupati yang baru membuat mereka merasa terkhianati dan tidak dihargai selama mereka bekerja di Dukcapil Takalar.

“Hargai perjuangan kami pada saat mengabi di dukcapil, kami meminta kepada Pemda Takalar untuk menerbitkan SK baru’ Salah satu tenaga honorer yang ikut dalam aksi.

Sementara itu, Jenderal Lapangan dalam aksi ini, Rifai Jayandi menuturkan agar pemerintah daerah Takalar harusnya turut membantu kejelasan status para pegawai honorer, dan tidak melakukan pemecatan secara sepihak, apalagi musim pandemi covid-19 ini sangat berefek bagi kehidupan para pegawai yang dipecat.

“Kami membersamai teman-teman pegawai honorer untuk menuntut keadilan, harap Bupati Takalar dan jajaran pimpinan Dukcapil tidak melakukan sikap arogansi, pertimbangkan berbagai hal sebelum melakukan keputusan, apalagi keputusan pemecatan ini tidak jelas”

Sampai berita diturunkan, belum ada kejelasan dari pihak Pemda Takalar maupun pimpinan Dukcapil menyikapi aksi ini.

Aksi ini sempat diwarnai kericuhan antara peserta aksi dengan Satpol PP yang bertugas di  kantor Bupati Takalar. Adapun tuntutan para peserta aksi yakni:

1. Meminta kepada Bupati untuk mempertimbangkan dan mencabut SK Bupati Takalar Pertanggal 03 Agustus 2020 tentang penunjukan petugas penjaringan data dokumen kependudukan pada dinas Dukcapil tahun 2020.
2. Meminta kepada bupati Takalar untuk menerbitkan SK baru tentang status kepegawaian honorer Dukcapil.
3. Meminta Kepada Bupati Takalar untuk mengevaluasi kinerja kepala dinas dukcapil Takalar.
4. Meminta kepada anggota DPRD Takalar tidak menutup mata melihat perjuangan dan pengabdian selama bekerja di Dukcapil.