Karebaindonesia.id – Ahli Hukum Pidana President University, Dr. Muh. Ibnu Fajar Rahim mengajukan permohonan uji materiil Undang-Undang Perlindungan Saksi dan Korban (UU PSK) ke Mahkamah Konstitusi. Adapun norma yang dimohonkan untuk diuji adalah Pasal 10 ayat (1) dan Penjelasannya. Ia menyatakan bahwa hak untuk tidak dituntut secara pidana maupun perdata yang dimiliki oleh saksi, korban, saksi pelaku, dan/atau pelapor, seharusnya juga dimiliki oleh seorang ahli yang memberikan keterangan dalam proses peradilan.

“Norma Pasal 10 ayat (1) dan Penjelasan Pasal 10 ayat (1) UU PSK merupakan norma yang tidak pasti, tidak adil dan diskriminatif. Pertama, norma yang tidak pasti karena terjadi contradiction in terminis, yakni di satu sisi dalam Pasal 5 ayat (3) UU PSK memberikan perlindungan atas keamanan pribadi, keluarga, dan harta bendanya, serta bebas dari ancaman yang berkenaan dengan keterangan yang akan, sedang, atau telah diberikannya ahli namun disisi lainnya dalam Pasal 10 ayat (1) dan Penjelasan Pasal 10 ayat (1) UU PSK perlindungan hukum untuk tidak dapat dituntut secara hukum baik pidana maupun perdata hanya diberikan kepada saksi, korban, saksi pelaku, dan/atau pelapor. Kedua, tidak adil karena Pasal 10 ayat (1) dan Penjelasan Pasal 10 ayat (1) UU PSK hanya memberikan perlindungan hukum kepada saksi, korban, saksi pelaku, dan/atau pelapor atas kesaksian dan/atau laporan yang akan, sedang, atau telah diberikannya namun tidak memberikan perlindungan hukum yang sama kepada ahli yang juga memberikan keterangan pada tingkat penyidikan, penuntutan dan persidangan. Ketiga, diskriminatif, yakni Pasal 10 ayat (1) dan Penjelasan Pasal 10 ayat (1) UU PSK seolah-olah membedakan perlindungan hukum terhadap saksi, korban, saksi pelaku, dan pelapor dengan ahli padahal dalam beberapa ketentuan, seperti Pasal 5 ayat (3) UU PSK dan Pasal 179 ayat (2) KUHAP pada pokoknya memberikan pengaturan dan perlindungan hukum yang sama antara saksi dan ahli” tegas Dr. Muh. Ibnu Fajar Rahim.

Menurutnya, dalam praktiknya, masih banyak ahli dalam memberikan keterangan di persidangan sering kali mengalami tuntutan hukum, baik itu pidana maupun perdata atas keterangan yang telah diberikannya. Ia mencotohkan gugatan perdata terhadap beberapa orang ahli, yakni Prof. Dr. Ir. Basuki Wasis, M. Si., (Dosen pada Institut Pertanian Bogor), Prof. Dr. Bambang Hero Saharjo, M.Agr. (Dosen pada Institut Pertanian Bogor), dan Dr. Eva Achjani Zulva, S.H., M.H. (Dosen Fakultas Hukum Universitas Indonesia). Masing-masing ahli tersebut telah memberikan keterangan ahli dalam perkara pidana namun digugat perdata oleh terdakwa/terpidana.

Dr. Muh. Ibnu Fajar Rahim menjelaskan bahwa “Menjadi ahli atau memberikan keterangan ahli merupakan kewajiban hukum yang dilakukan oleh seorang warga negara untuk berpartisipasi dalam proses peradilan guna membantu penegak hukum dan para pencari keadilan dalam menemukan kebenaran materiil. Oleh karena itu, hak untuk tidak dapat dituntut secara hukum baik secara pidana maupun perdata merupakan hak fundamental bagi seorang ahli yang sama dengan profesi lainnya seperti pemberi bantuan hukum maupun advokat”.

Ia pun membandingkannya dengan Pasal 11 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum yang menyebutkan “Pemberi Bantuan Hukum tidak dapat dituntut secara perdata maupun pidana dalam memberikan Bantuan hukum yang menjadi tanggung jawabnya yang dilakukan dengan itikad baik di dalam maupun di luar sidang pengadilan sesuai Standar Bantuan Hukum berdasarkan peraturan perundang-undangan dan/atau Kode Etik Advokat”. Begitupun dengan Pasal 16 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat jo. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 26/PUU-XI/2013 yang menyebutkan “Advokat tidak dapat dituntut baik secara perdata maupun pidana dalam menjalankan tugas profesinya dengan itikad baik untuk kepentingan pembelaan klien di dalam maupun di luar sidang pengadilan”.

Berdasarkan kedua pasal tersebut, baginya “baik ahli, advokat maupun pemberi bantuan hukum termasuk saksi merupakan seseorang yang memberikan jasanya untuk kepentingan peradilan. Sehingga tidak adil bagi ahli apabila tidak diberikan perlindungan hukum yang serupa. Hak untuk tidak dituntut secara hukum baik pidana atau perdata merupakan hak fundamental bagi seorang ahli yang telah memberikan keterangan dalam proses peradilan dengan itikad baik dan menjadi penting agar ahli dapat memberikan keterangan dengan bebas dan merdeka”.

Pengajuan permohonan yang diajukan oleh Dr. Muh. Ibnu Fajar Rahim selaku Ahli Hukum Pidana President University telah diregister oleh Mahkamah Konstitusi dengan Nomor Register Perkara: 109/PUU-XX/2022.

By Kareba Indonesia

Pemimpin Redaksi Kareba Indonesia

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

×

Powered by WhatsApp Chat

× Tanya Redaksi