Jakarta,karebaindonesia.id—Bulan agustus, ditandai dengan kemunculan Koalisi Aksi Menyelamatkan Indonesia (KAMI) yang digagas beberapa tokoh nasional dengan visi menyelamatkan indonesia dari kebengkokan pemerintahan. Koalisi ini digagas dan menuntut pembenahan yang serius terhadap bangsa.

Hadirnya KAMI di permukaan, ditanggapi oleh beberapa kalangan dan pengamat, ada yang menyebut bahwa gerakan ini muncul karna keresahan terhadap gaya pemerintahan yang berkuasa saat ini, ada juga menuding bahwa gerakan ini cikal-bakal akan menggagas kelompok politik di Indonesia.

Hal itu membuat Mahfud MD sebagai Menteri Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan ( Menko Polhukam) bereaksi  atas perbincangan yang terjadi di tengah masyarakat, ia menyebutkan bahwa tidak ada masalah kehadiran KAMI atau kelompok apapun itu di tengah-tengah percaturan Politik. Itu adalah kebebasan berpendapat, kebebasan politik yang dijamin oleh Undang-Undang.

“Apanya yang salah ketika KAMI ikut berpolitik? Kalau mereka mau berpolitik, itu sah-sah saja, kita ini menganut sistem demokrasi, dan tentu itu hal yang wajar jika ada kelompok-kelompok yang berseberangan dengan pemerintah. Tidak ada yang salah orang ikut berpolitik”. Ungkapnya.

Mahfud MD meyakini bahwa urusan KAMI dengan bangsa tentu dinilai atas pilihan dan sikapnya, konstitusi telah memberikan kekebalan dan semua orang berhak. Ia juga menyayangkan beberapa kejadian yang terjadi di tengah-tengah masyarakat.

“Kadang yang paling lucu itu ketika, ada anggota legislatif senang sekali mengungkapkan ‘jangan bermain politik di sini’, padahal di kantor dewan itu rumahnya perpolitikan. Jadi, jika ada yang datang ke DPR dan dilarang berpolitik, itu baru tidak benar” Lanjtunya.

Aksi kelompok KAMI ini membacakan delapan tuntutan kepada pemerintah yang berlangsung di Tugu Proklamasi (18/8/2020). Mereka adalah mantan panglima TNI, Gatot Nurmantyo, Din Syamsuddin, Refli Harun, Said Didu, Rizal Ramli, Rocky Gerung, dan beberapa tokoh nasional lainnya.