Takalar, karebaindonesia.id – Aset alat kesehatan senilai 33,5 Miliar Rupiah milik RS Padjonga dg. Ngalle, Kabupaten Takalar, tidak diketahui keberadaannya. Persoalan aset alat kesehatan ini berawal saat Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) melakukan audit terhadap laporan keuangan Pemerintah Kabupaten Takalar pada tahun buku 2017.
Dalam audit tersebut, BPK mempertanyakan jumlah aset RS Padjonga dg. Ngalle yang dimana pada saat pemeriksaan fisik aset alat kesehatan, BPK hanya menemukan 152 unit dari 827 unit aset yang dirincikan oleh pihak RS Padjonga dg. Ngalle.
Atas persoalan itu, BPK kemudian merekomendasikan kepada pengelola aset untuk menelusuri keberadaan aset tersebut.
Mantan Direktur RS Padjonga Dg Ngale, Nilal Fauziah mengatakan bahwa temuan aset dari BPK itu merupakan total akumulasi aset dari rumah sakit tersebut pertama kali didirikan hingga dirinya menjabat sebagai direktur. Nilal mengaku telah menindak lanjuti temuan BPK tersebut, dan telah menemukan aset aset yang dimaksud.
“Aset di rumah sangat banyak dan ada beberapa yang tidak tercatat di KIP dan KIR. Tapi setelah dicari, barangnya ada di ruangan lain. Jadi itu sudah ditindaklanjuti dari teman-teman pengelola aset. Dicari, dicatat, dikembalikan keruangannya dan sudah banyak yang ditemukan.
“Bahkan terakhir kali, saya dengar sudah banyak yang ditemukan dan nilai yang dimaksud itu sudah bergeser dan berkurang. Kalau mau tahu lebih lanjut boleh tanyakan ke pengelola aset di rumah sakit. Jadi untuk terkait dengan alkes ini semuanya sudah ditindak lanjuti,” jelas Nilal yang dilansir Bacapesan.com pada Jumat, 21 Agustus 2020 hari ini.
Walau sudah memberi konfirmasi perihal persoalan tersebut, Nilal enggan untuk menjawab terkait aset alat kesehatan yang disodorkan kepada BPK tidak diyakini kewajarannya.
Memang pihak RS Padjonga dg. Ngalle telah menindaklanjuti temuan BPK tersebut. Setidaknya dalam LHP BPK untuk pemeriksaan keuangan Pemerintah Kabupaten Takalar tahun 2018 Direktur Rumah Sakit telah mengeluarkan SK tertanggal 9 September 2018 untuk menindaklanjuti temuan tersebut.
Bahkan dalam tindak lanjut itu, pihak RS menemukan 483 unit aset senilai 29,7 Miliar Rupiah. Namun sayangnya, dalam pemeriksaan fisik BPK pada April 2019, aset yang ditemukan itu oleh BPK tidak diyakini keberadaanya. Menurut BPK, inventaris atas aset yang tidak ditemukan dilakukan hanya dengan memberikan kode barang, nomor register dan tahun perolehan atas aset sesuai dengan nama-nama barang yang ada pada lampiran LHP BPK.
Selain itu, kelemahan lain atas prosedur inventarisasi tersebut adalah pengurus barang tidak melakukan penelusuran dan verifikasi atas dokumen sumber untuk mengetahui nilai perolehan barang yang tidak ditemukan tahun lalu. Hal ini kata Ia menyebabkan hasil inventarisasi terhadap aset yang ditemukan tidak dapat diyakini.
Terkait klaim Nilal yang mengatakan aset tersebut yang merupakan total akumulasi aset yang lalu adalah benar. Meski demikian, dalam dokumen LHP BPK yang diperoleh, aset yang kebanyakan tidak ditemukan keberadaanya berasal dari pengadaan tahun 2015, 2016 dan 2017.
Sementara itu, Direktur RS Padjonga dg. Ngalle, dr. Ardy saat dikonfirmasi mengenai persoalan aset yang menjadi temuan berulang ini mengaku bahwa pada setiap temuan BPK, pihaknya selalu menindak lanjuti. Namun untuk persoalan aset alat kesehatan tersebut Ia tidak bisa berkomentar.
“Kalau soal ini tiap temuan BPK itu kita tindak lanjuti dan soal alkes, saya tidak bisa kasih keterangan lebh lanjut. Mohon doanya kami bisa lebih memperbaiki pelayanan dan proses di rumah sakit,” katanya.
Hal senada juga diungkapkan oleh Pengelola Aset RS Padjonga Dg Ngale, Arni. Dia pun tidak bisa memberikan komentar banyak soal aset itu. Karena dirinya baru menjabat sebagai pengelola aset rumah sakit.
“Di hadapan BPK saya juga bilang begitu, saya tidak terlalu tahu permasalahan aset ini karena saya baru menjabat, jadi saya tidak tahu,” ujarnya.[]
