Pemerintah Kota Makassar bersama DPRD Kota Makassar Menyetujui Ranperda tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kota Makassar Tahun Anggaran 2019 di Ruang Rapat Paripurna DPRD Kota Makassar (04/08/2020)
Dok : Istimewa

Makassar, karebaindonesia.id – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Makassar menyetujui Rancangan Pemerintah Daerah (Ranperda) tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota Makassar Tahun Anggaran 2019 untuk ditetapkan menjadi peraturan daerah.

Prof. Rudy Djamaluddin selaku Pejabat (Pj) Walikota Makassar bersama jajaran eksekutif dan legislatif dari sembilan fraksi dengan berbagai sudut pandang menyetujui Ranperda Kota Makassar, meski tetap memberikan catatan khusus untuk menjadi evaluasi Pemkot Makassar kedepannya.

“Dengan disetujuinya Ranperda ini, maka kami beserta jajaran eksekutif menyampaikan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada seluruh dewan yang terhormat,” katanya saat mengikuti rapat paripurna masa sidang ketiga tahun 2019/2020, di Ruang Rapat Paripurna DPRD Makassar, Pada Selasa, 4 Agustus 2020 siang tadi.

Prof. Rudy Djamaluddin juga mengakui dalam pelaksanaan APBD 2019, masih terdapat berbagai hal yang perlu ditingkatkan baik dari sisi pendapatan maupun belanja. Untuk itu, pihak pemerintah Kota Makassar bakal melakukan evaluasi untuk memperbaiki manajemen pengeloaan keuangan daerah sesuai amanat peraturan Menteri Dalam Negeri (Mendagri) tentang pedoman pelaksaan keuangan daerah.

“Pihak eksektuif juga senantiasa berusaha membenahi pengeloaan kuangan daerah dan barang milik pemda ke arah yang lebih baik, tertib, akuntabel, transparan, dan bertanggung jawab,” jelasnya.

Sementara juru bicara Fraksi Partai Golkar Makassar Andi Suharmika mengatakan, pada prinspinya Fraksi Golkar menyetujui dan menerima penjelasan dan jawaban Pj Walikota Makassar mengenai pandangan umum atas fraksi terhadap Ranperda tentang pertangungjawaban pelaksanaan APBD 2019.

Ia juga mengapresiasi terhadapap capaian realiasasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) Pemkot Makassar sebesar Rp 1,30 trilun lebih atau 80,20 % yang mengalami peningkatan jika dibandingkan dengan realisasi PAD 2018 sebesar Rp 1,18 trilun lebih. Sementara restribusi daerah tahun 2019 juga mengalami peningkatan sebesar Rp 68,9 miliar jika dibandingkan tahun 2018 sebesar Rp 57,27 miliar lebih.

“Sebagai sebuah prestasi untuk pertama kalinya, Pemerintah Kota Makassar dari sektor pajak daerah berhasil mencapai angka realisasi sampai dengan 1 triliun lebih. Tentu capaian prestasi tersebut patut kita syukuri bersama sembari terus memperbaiki kinerja SKPD agar lebih baik lagi,” pungkasnya.[]

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *