Sumber Foto : okezone.com

Jakarta, karebaindonesia.id – Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan HAM (Menkopolhukam), Mahfud MD menegaskan bahwa pemerintahan saat ini menerapkan pendekatan kesejahteraan pada masyarakat Papua.

Dilansir dari Okezone.com, dia mengatakan bahwa pemerintahan Presiden Joko Widodo saat ini tengah menyiapkan Peraturan Presiden (Perpres) perihal pembangunan di Papua.

“Sekarang pemerintahan Presiden Jokowi yang kedua kita menegaskan bahwa Papua itu dilakukan melalui pendekatan kesejahteraan.

“Sudah menyiapkan Perpres, sedang dipelajari agar pembangunan di Papua betul-betul dirasakan oleh rakyatnya,” ungkapnya saat konferensi pers pada Kamis, 3 Desember 2020 lalu.

Dalam penjelasannya, dana yang disiapkan pemerintah RI untuk Papua cukup besar. Akan tetapi, banyak oknum pejabat di daerah Papua yang melakukan korupsi yang membawa dampak buruk pada masyarakat Papua sendiri.

“Dana yang disiapkan untuk Papua itu besar sekali, tetapi dikorupsi oleh elite-elitenya di sana. Rakyatnya enggak kebagian. Kita sekarang mengatur bagaimana nih caranya,” katanya.

Selain itu, Menkopolhukam menjelaskan bahwa pihaknya tengah merevisi UU No. 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Provinsi Papua yang sedang dalam proses. Proses revisi mencakup dana otonomi khusus dan pemekaran wilayah.

Dalam penjelasannya, dana otonomi khusus akan mengalami pembesaran atau perpanjangan yang semula dari 2 persen menjadi 2,25 persen.

Sedangkan pemekaran wilayah akan dilakukan secepatnya dengan tetap mematuhi aturan perundang-undangan yang bertujuan agar yang mengurus daerah tersebut lebih banyak serta menjadi lebih teratur.

“Tujuan itu semua nantinya adalah kesejahteraan bagi Orang Asli Papua. MPR memantau, DPR memantau, Kemendagri yang mengorganisasikan pemerintahannya,” katanya.[]

By Warman D. Sally

Pemimpin Redaksi Kareba Indonesia

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *