Pilkada Serentak 2020 Sebagai Ajang Masyarakat Cerdas Tanpa Melirik ISU SARA

Agu 5, 2020 pilkada

Karebaindonesia.id–Isu sara selalu menjadi polemik panas ketika pembahasan pilkada dari tahun ke tahun. Namun, untuk pilkada tahun 2020, kita harus membuat pilkada yang sesuai dengan asas LUBER dan JURDIL tanpa menistai segala macam bentuk tetek-bengek isu sara yang selalu membodohi kita.

PILKADA adalah peluang. Peluang bagi kita sebagai masyarakat, dan peluang bagi para pelaku calon legislatif tersebut. Hal inilah yang perlu kita pahami bersama, bahwa dalam proses pemilihan calon-calon legislatif tersebut, sebagai masyarakat kita harus tetap simpul. Simpul yang erat, dan simpul yang kuat. Jangan sampai, karena keberadaan polemik ISU SARA tujuan awal kita untuk memberikan pemimpin yang terbaik buat daerah kita, malah tercerai berai dan dijadikan ajang disintegrasi kita sebagai kesatuan masyarakat.

Sebagai masyarakat, penentu utama arah PILKADA, maka harus dicermati dan diwaspadai agar isu-isu SARA tidak terjadi dan muncul lagi dalam pesta demokrasi. Isu-isu SARA yang dikapitalisasi dalam pilkada sebagai bahan propaganda dan agitasi akan merusak nilai-nilai demokrasi.

Selain itu, mengimbau pada para pelaku legislatif. Harusnya, Pemerintah, tokoh masyarakat, tokoh agama, dan elite politik harus bersatu padu untuk mengajak masyarakat cerdas dan rasional dalam berdemokrasi. Isu-isu dalam Pilkada harus mengedepankan program kerja calon kepala daerah yang bebas dari kepentingan kelompok dan golongan. Dengan mengedepankan program kerja yang diperuntukkan bagi seluruh masyarakat, maka pemilih akan lebih bebas menyalurkan suaranya tanpa terikat oleh identitas SARA, meskipun menjadi hak pemilih jika menjatuhkan pilihannya berdasarkan prioritas persamaan identitas SARA.

Hak memilih dan hak dipilih adalah milik semua warga negara yang memenuhi syarat. PILKADA adalah pesta demokrasi yang diiikuti oleh seluruh warga negara yang memenuhi syarat tanpa dibatasi oleh identitas (SARA). Jika masih ada kelompok atau pihak yang menggunakan isu identitas (SARA) dalam pilkada maka hal tersebut dapat dinilai sebagai kemunduran demokrasi.

Sehingga jangan sampai untuk kegiatan PILKADA 2020 nanti, isu-isu SARA akan dikapitalisasi sebagai bahan propaganda dan agitasi untuk melemahkan pihak tertentu. Pengaruh kemudahan teknologi internet membuat propaganda dan agitasi dapat dijalankan dengan mudah, cepat, dan ke banyak sasaran. Apalagi, saat ini kita dihadapkan pada kebijakan untuk mengusahakan WFH maupun SFH. Hal inilah yang perlu kita simak baik-baik. Segala macam hal yang berkaitan dengan ISU SARA adalah hal sensitif yang tidak bisa dijual sebagai pondasi berpolitik. Masyarakat harus cerdas, dan tidak termakan isu-isu yang malah mengebiri asumsi kita, malah menciptakan stigma, atau bahkan malah memarginalisasi keinginan kita untuk berkontribusi dalam pilkada nanti.

Propaganda dan agitasi dengan isu SARA sangat tidak sehat. Selain merusak demokrasi hal ini bisa menyebabkan polarisasi dan konflik sosial di masyarakat. Pemerintah harus tegas dengan kapitalisasi isu SARA dalam Pilkada. Regulasi terkait penyelenggaraan pemilu harus mengakomodasi pemberian sangsi yang tegas terhadap pihak yang menggunakan isu SARA. Aparat penegak hukum juga harus melakukan deteksi dini dan cegah dini terhadap propaganda dan agitasi dengan menggunakan isu SARA. Jika isu SARA ini bisa dideteksi dan dicegah, minimal yang terjadi adalah pilkada kita menjadi lebih sehat dan sejuk, persatuan dan kesatuan dalam kebhinekaan tetap terjaga.

Penggunaan ISU SARA sebagai upaya menjatuhkan pihak lain apapun tujuannya harus dihentikan. Indonesia yang sedang menjalankan tahun politik 2020 harus bebas dari cara-cara yang tidak terpuji seperti dengan menggunakan pokok bahasan ISU SARA untuk mendeskreditkan pihak lain. Politik berbasiskan kompetensi harus diutamakan. Biarkan masyarakat memilih dan mengambil keputusan berdasarkan kompetensi kandidat yang bertarung.

Jika dalam berpolitik masyarakat masih diarahkan untuk menggunakan platform identitas, bukan kompetensi dan program kerja yang akan dilakukan, maka kekhawatiran bahwa kegiatan politik justru akan semakin melemahkan kerukunan dan perdamaian menjadi benar. Kebhinekaan dan keragaman yang dijunjung tinggi di Indonesia tidak perlu dicederai oleh aktifitas politik yang berdasarkan platform identitas.

Logikanya adalah, ketika para pelaku politik dengan sengaja mengangkat ISU SARA sebagai ajang kampanye, maka sebagai masyarakat kita harus berpikir. Apa tidak ada hal lain yang bisa mereka agung-agungkan selain persoalan SARA? Apa hanya suku, agama, dan ras yang bisa menjadi penentu kemenangan dalam berpesta pilkada? Sehingga kita harus paham bahwa ketika ISU SARA dibawa pada pembahasan kampanye, maka blacklist saja orang-orang yang melakukan propaganda hitam itu. Apa pantas mereka menjadi pemimpin kita, ketika yang mereka lakukan adalah upaya menceraiberaikan masyarakat. Membawa ISU SARA kedalam ranah kampanye malah memberikan bukti, bahwa tidak ada kompetensi yang bisa ia jual sebagai pelaku legislatif.

Masyarakat jangan terus-terusan mau terombang-ambing hanya karena persoalan ISU SARA yang justru malah tidak ada kaitannya dengan kompetensi para pelaku legislatif itu. Mereka sebagai pelaku legislatif dan pemangku politik harus melakukan aktifitas politik yang sehat. Bukan dengan cara-cara yang tidak terpuji, seperti dengan menggunakan ISU SARA atau bahkan yang berujung pada hoax yang cenderung akan meresahkan masyarakat.

Tujuan politik yang seharusnya membawa masyarakat lebih baik, harus dilakukan dengan cara yang baik. Ayo, jadilah pemilih cerdas, yang tidak termakan isu panas, dan lebih mengutamakan integritas.

Tentang Penulis: