Oleh: Saima (Mahasiswi UIN Alauddin Makassar)

Saima, Mahasiswi UINAM.

“Sabda Ayat Bisu, Sunnah dan fatwa tidak lagi berwibawa, bilamana pemberi fatwa hanyut dalam keuntungan dunia, lalu fatwa dan sabda hanya menggema sesuai pesan penyandang dana, namun hilang suara bila tak dapat apa-apa, maka jadilah ia tumpul dan tiada berguna.”
(Hardi Abu Rafa)

karebaindonesia.id – Sekarang mari berhenti sejenak, saya akan membawakan berita buruk terkait dengan pemerintah secara resmi melarang mudik Hari Raya Idul Fitri 2021. Seperti yang kita tahu bahwasanya mudik sudah menjadi kebiasaan yang telah mendarah daging dengan kata lain sudah menjadi budaya di masyarakat Indonesia, terutama mudik lebaran. Jika kebiasaan ataupun budaya tersebut diganggu, maka timbul pertentangan, serta akan timbul konflik yang ada di setiap kegagalan dari fungsi yang ada dari arahan peraturan larangan mudik.

“Wakil Presiden minta agar ada dispensasi untuk santri bisa pulang ke rumah masing-masing tidak dikenai aturan-aturan ketat terkait larangan mudik yang berhubungan dengan konteks pandemi saat ini,” ujarnya, dikutip (Cnbcindonesia.com, 25/4/2021).

Tidak bisa dipungkiri bahwa realita maupun fakta di atas menunjukan bahwasanya pemerintah mengeluarkan kebijakan larangan mudik ini hanya sebagai larangan basa-basi dengan dalil mencegah penyebaran Covid-19. Karena kalau kita berbicara terkait covid-19 di Indonesia memang ada namun dibalik ini semua ada konspirasi besar yang bisa dikatakan permainan yang menguntungkan kaum-kaum borjuasi (kapitalisme) lewat kebijakkan-kebijakkan yang mereka keluarkan.

Sama seperti yang dikatakan oleh Djoko yang juga Ketua Bidang Advokasi dan Kemasyarakatan Masyarakat Transportasi Indonesia Pusat (MTI) ini menilai kesan lemerintah tidak serius untuk menanggulangi Covid-19 semestinya tidak muncul jika pemerintah sendiri tidak melontarkan isu-isu yang ‘aneh’. .

Kemudian Ketua Ikatan Pengusaha Otobus Muda Indonesia/ (IPOMI), Kurnia Lesani meminta pemerintah tidak tebang pilih dalam melaksanakan pengetatan, aturan mudik yang mulai berlaku tanggal 22 April kemarin. Kurnia meminta angkutan pribadi juga harus diperketat pengendaliannya (Cnbcindonesia.com, 25/4/2021).

Secara logika semenjak Covid-19 ada, berbagai kegiatan seperti rapid test, swab antigen, dan vaksin tentu semua kegiatan ini harus dibayar, lagi-lagi kaum-kaum kapital berlindung untuk menutupi ketiadaan tanggungjawab mereka dibalik aturan atau kebijakan yang mereka terapkan dan pada akhirnya rakyat biasa jadi korban.

Anehnya, tempat wisata tetap dibuka masyarakat tetap bisa berwisata selama periode pelarangan itu ditempat domisili masing-masing. Hal itu karena seluruh tempat wisata di Indonesia tetap terbuka. Itu artinya kebijakan ini tidak seirama dengan kebijakkan pelarangan mudik lebaran sebab pembukaan wisata ini berpotensi menjadi sumber penularan Covid-19. Oleh karena itu, tidak heran jika larangan mudik ini dilanggar dan tidak disetujui, sebab mudik adalah suatu kebiasaan ataupun budaya orang Indonesia.

“Mudik tahun ini tahun kedua (ada pelarangan) akibat pandemi Covid-19 dia berharap, bukan larangan mudik lebaran yang diterapkan melainkan pengendalian mudik lebaran. Sedangkan larangan mudik lebaran membuat bisnis mereka berhenti. “Kami perkirakan pengusaha Otobus akan mengalami kerugian sekitar Rp 18 miliar.” Asosiasi pun berharap pemerintah memberikan solusi agar perusahaan bus bisa beroperasi saat Lebaran 2021. Komunikasi dengan Kementerian Perhubungan pun terus dibangun. Menurut Iqbal Tosin, pemerintah dapat belajar dari larangan mudik Lebaran 2020 sehingga banyak mobil pribadi atau travel gelap yang memanfaatkan situasi. Di sisi lain pengusaha bus yang memiliki izin operasi malah rugi besar.” (Tempo.co, 15/4/2021).

Namun, dalam lingkup ekonomi yang terhubung secara global dengan miliaran manusia, kita digempur dengan berbagai pelanggaran-pelanggaran yang merugikan. Sehingga kebijakan yang dikeluarkan tampaknya payah. Kebijakan-kebijakan tersebut menjadi ambyar dan memasukan kita ke dalam lingkaran konflik yang selalu meningkat yang tidak bisa di pungkiri tidak memberikan kedamaian akhir ataupun tidak bisa memproduksi kemaslahatan bagi umat secara permanen.

Pemerintah membuat aturan pengetatan perjalanan pada musim Lebaran 2021. Aturan ini dibuat karena temuan dari satgas Covid-19 yang melihat masih banyak masyarakat yang mudik duluan sebelum larangan mudik diberlakukan 6-17 Mei 2021 nanti. Akibat adanya kebijakan ini, para pelaku perjalanan yang naik mobil pribadi tidak boleh sembarangan lagi (Pikiran-rakyat.com, 25/4/2021).

Seketat apapun aturan maupun kebijakan yang dibuat oleh pemerintah tapi mereka juga yang melanggar itu sama saja bohong. Kebijakan-kebijakan semacam ini adalah kebijakan mendua yang berpaling untuk mengurusi rakyat. selain itu, ini juga merupakan salah satu faktor yang berujung kegagalan adalah diterapkan kebijakan yang tebang pilih kemudian satu-satunya faktor yang ada dalam setiap problem besar di Indonesia adalah sistemnya.

Jikalau kita mau menulusuri sejarah Islam, kita pasti akan mendapati sosok Umar Bin Khattab yang memiliki potensi maupun bobot keputusan yang luar biasa untuk diteladani. Khalifah Umar ra. Pernah mengatakan “sayyidul qaumi khadimuhun,” (pemimpin kaum diantaranya diukur dari mutu pelayanannya). Bukan “khadi’uhum” (pandai menipu mereka).

Menurut K.H. Hafidz Abdurrahman (Khadim Ma’had Syaraful Haramain), krisis dan pandemi sudah pernah terjadi dalam sejarah kehidupan umat manusia, termasuk dalam era kejayaan Islam semua berhasil dilalui umat Muslim. Dalam kondisi krisis umat Muslim berdiri jadi pengasuh, penjaga, dan penopang utama kekuasaan negara. Sebab, negara mengurus urusan mereka serta memenuhi hak-hak mereka.

Satu hal yang pasti, namun belum dilakukan pemerintah ialah menerapkan syariat Islam dalam sendi-sendi kehidupan. Sebab Islam, memberikan solusi yang menyentuh akar dari masalah yang ada saat ini. Islam menuntaskan pandemi, sudah seharusnya pemerintah mengantisipasi lesunya perekonomin sejak pandemi melanda. Namun kebijakan-kebijakan yang setengah-setengah membuat pandemi ini semakin meluas, sehingga harus mengeluarkan effort lebih besar dan mahal. Intinya dengan mayoritas Islam di Indonesia, sudah sepantasnya kita berhukum dengan aturan-Nya secara menyeluruh (kaffah).

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *