Sumber gambar : nasional.tempo.co

Jember, Karebaindonesia.id – DPRD Jember sepakat memakzulkan Bupati Jember Faida dalam rapat paripurna Hak Menyatakan Pendapat (HMP), Rabu (22/07/2020).

Wakil Ketua DPRD Jember, Ahmad Halim mengatakan bahwa seluruh fraksi yang ada di DPRD sepakat untuk melengserkan bupati kelahiran 1968 ini.

“DPRD telah memutuskan melalui tujuh fraksi agar menggunakan hak menyatakan pendapat,” kata Halim.

Dilansir dari KOMPAS.com berikut ini faktor-faktor yang menyebabkan Bupati Jember dimakzulkan, antara lain:

1. Bupati Jember telah melanggar sumpah janji jabatan dan melakukan pelanggaran terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku. Sebagai yang telah di tuturkan oleh Juru Bicara fraksi Partai Nasdem, Hanim saat menyampaikan pandangan fraksi Nasdem dalam sidang paripurna.

“Kebijakan bupati mengubah Perbup KSOTK (Kedudukan, Susunan Organisasi Tata Kerja) tanpa mengindahkan ketentuan yang ada telah menyebabkan Jember tidak mendapatkan kuota CPNS dan P3K Tahun 2019,” tutur Hamim.

2. Kebijakan Bupati Jember melakukan mutasi dengan melanggar sistem merit dan aturan kepegawaian membuat Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN) menjatuhkan rekomendasi yang wajib dilaksanakan oleh Bupati. Paling lambat 14 hari.

“Namun, sampai dengan saat ini Bupati Jember tidak mematuhi rekomendasi tersebut dan justru mengulang-ulang kesalahan yang sama dengan melakukan mutasi ASN berturut-turut,” lanjut Hamim.

Rapat Paripurna Usul Hak Menyatakan Pendapat DPRD Kabupaten Jember terhadap Bupati Jember (KOMPAS.com/BAGUS SUPRIADI)

3. Bupati Jember selama menjabat telah melakukan mutasi terhadap ASN dengan menerbitkan 15 SK Bupati.

Menteri Dalam Negeri RI (Mendagri) Tito Karnavian menilai semua mutasi tersebut melanggar sistem merit dan Peraturan Perundang-undangan. Akibatnya, Mendagri dan Gubernur meminta Bupati untuk mencabut 15 SK mutasi itu.

Bahkan Mendagri menginstruksikan kepada Bupati untuk mengembalikan posisi jabatan sebagaimana kondisi per Januari 2018. Namun, hal tersebut tetap dibiarkan meskipun sudah melakukan mediasi lebih dari lima kali.

4. Kebijakan Bupati merubah 30 PERBUP KSOTK juga menyebabkan kekacauan terhadap tata kelola pemerintah Jember.

“Saudari bupati Jember telah menyakiti hati 2,6 juta rakyat Jember dengan penetapan opini hasil pemeriksaan BPK dengan predikat disclaimer,” tegas Hamim.

Ketua Fraksi PDIP, Edi Cahyo Purnomo mmenambahkan penyebab terjadinya pemakzulan Bupati Jember. “Terlalu banyak fakta kegagalan, pelanggaran dan carut marut berjalannya pemerintahan,” ucapnya.

Kegagalan terakhir, tegas Edi Cahyo, adalah penilaian BPK terhadap laporan keuangan Pemkab Jember, yakni disclaimer.

Juru bicara fraksi PKB, Sri Winarni menambahkan keterangan terhadap pemakzulan Bupati Jember mengenai kebijakan pengadaan barang dan jasa yang diduga melanggar Perpres nomor 16 tahun 2018.

“Kami meminta Mendagri menerapkan aturan, menjatuhkan sanksi adiministratif berat pada Bupati Jember,” tegasnya.

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

×

Powered by WhatsApp Chat

× Tanya Redaksi