Makassar, karebaindonesia.id – Lembaga Antikorupsi (Laksus) Sulsel menuturkan beberapa poin janggal dalam penyaluran kredit macet BNI Makassar. Laksus mengindikasikan adanya potensi pencucian uang.

“Ini harus bisa digali menyidik lebih dalam. Jangan-jangan ini bukan sekadar kredit macet. Tapi ada tindak pidana yang lebih besar. Pencucian uang misalnya,” terang Direktur Laksus Muh Ansar, malam tadi.

Kata Ansar, banyak indikasi janggal yang bisa mengarah ke sana. Apalagi nilai penyaluran kredit terbilang fantastis.

Harusnya, penyidik fokus menelaah soal nilai kepantasan kredit. Apakah nilai itu layak secara meteril atau tidak.

Kedua, apakah dalam survei sebelum pemberian kredit telah menempuh prosedur baku. Jika dalam prosedur tadi ada indikasi pelanggaran maka patut diduga ada potensi persekongkolan dengan pemberi manfaat.

Laksus menantang Kejaksaan Tinggi Sulsel segera menuntaskan dugaan skandal kredit macet bernilai Rp100 miliar di BNI ini. Laksus menilai, respons Kejati terkesan lamban dalam kasus ini.

“Kita melihat respons kejati lamban. Seharusnya ada prioritas untuk kasus ini,” tegas Ansar.

Ansar mempertanyakan komitmen Kejati dalam menuntaskan kasus ini. Alasannya, penanganan perkara, dia nilai berjalan mengambang.

“Kejati harus menyeret pemberi manfaat dalam hal ini oknum pejabat perbankan serta penerima manfaat ke hadapan hukum. Kredit Rp100 M itu sangat besar, itu uang negara. Kok bisa macet dan perusahaan yang menerima kredit dinyatakan pailit. Ini Ada apa?,” Tegas Muh Ansar.

Menurut dia, pemberian kredit yang cukup besar kepada pengelola Daya Grand Sguare, patut menjadi pertanyaan. Alasannya, pihak perbankan diduga tidak melakukan telaah serta analisis yang cermat, dalam menyalurkan kredit pinjaman kepada PT Makassar Rezky Cemerlang.

“Penyidik harus fokus di sini. Kok kredit besar cair dan bisa macet. Yang digunakan itu uang negara. Ini pasti ada apa apanya. Yang jelas pihak pemberi dan penerima manfaat harus diseret ke hadapan hukum,” tegas Muh Ansar.

Laksus kata Ansar, akan mengawal ketat penanganan perkara ini. Dan dalam waktu dekat, pihaknya akan ke Komisi III DPR RI menyampaikan aspirasi, agar penanganan kasus ini dibahas dalam rapat dengar pendapat (RDP).

“Kasus ini wajib tuntas. Jika sampai mandek, kami akan menempuh langkah-langkah taktis,” tukasnya.

Diketahui, Kejati Sulsel mengendus adanya potensi kerugian negara dalam pengelolaan uang kredit Bank BNI Wilayah Sulsel yang dipinjamkan pada Pengelola Daya Grand Square, yakni PT Makassar Rezky Cemerlang awal Tahun 2020 lalu.

Kejati bergerak cepat dengan mengumpulkan sejumlah data dan keterangan, hingga dinaikkan statusnya menjadi penyidikan oleh Bidang Pidsus Kejati Sulsel.

Penyidik kemudian menemukan adanya kejanggalan, lantaran kredit yang dipinjamkan BNI macet dan pengelola dinyatakan pailit. Usut punya usut, kasus ini juga ditemukan dugaan kuat pencucian uang.

Sebelumnya, Kepala Seksi Penerangan Hukum Kejati Sulsel, Idil membenarkan adanya penanganan kasus ini.

Dalam kasus ini, penyidik telah memeriksa sekitar dua puluh saksi. Sejumlah pejabat Kota Makassar juga telah diperiksa terkait keluarnya IMB serta dokumen administrasi lainnya untuk sarat pencairan kredit. Termasuk sejumlah pejabat BNI 46 Sulsel serta pihak penerima manfaat.