Pengurus Kesatuan Aksi Mahasiswa Muslim Indonesia (KAMMI) Wilayah Sulawesi Selatan Kunjungi Pulau Kodingareng dalm Rangka Memperingati Kemerdekaan RI Ke-75 Tahun, pada Senin (17/08/2020)

Makassar, karebaindonesia.id – Ketua Kesatuan Aksi Mahasiswa Muslim Indonesia (KAMMI) Wilayah Sulawesi Selatan, Ahmad Akbar menyampaikan kekecewaanya terhadap sikap Penyidik Direktorat Polisi Perairan (Polair) Kepolisian Daerah Sulawesi Selatan yang menolak penangguhan penahanan nelayan Kodingareng, Daeng Manre.

Bagi Akbar, motif dalam kasus dugaan perusakan uang Rupiah yang dilakukan Daeng Manre bukanlah karena merendahkan kehormatan rupiah sebagai simbol negara. Menurutnya, semua nelayan menghargai negeri tercinta.

Tanah dimana mereka hidup dan merdeka sebagai nelayan. Namun, pihak KAMMI Sulsel menyesali atas penambangan pasir yang dilakukan di wilayah tangkap nelayan yang akhirnya meminimalkan bahkan meniadakan hasil tangkap para nelayan

“Kami turut merayakan hari 17 Agustus di pulau Kodingareng. Nelayan bersuka cita dengan peringatan hari kemerdekaan, namun juga kecewa terhadap tersingkirnya mereka dari area penangkapannya. Belum lagi ancaman abrasi yang kini mengancam pulau. Nyatanya, harus kita akui bahwa Kasus Daeng Manre hanyalah rangkaian akibat dari penyebab kasus perusakan. Penyebabnya ialah karena warga merasa dikhianati oleh pemerintah yang seolah bungkam terkait hak mereka sebagai nelayan yang memiliki wilayah tangkap yang kini harus hilang karena tambang pasir dan adanya oknum yang berusaha untuk menyuap dan melemahkan perjuangan mereka,” tutur Akbar dalam wawancaranya pada Rabu, 19 Agustus 2020 pagi tadi.

Ahmad Akbar juga menambahkan bahwa pengurus KAMMI Sulsel telah melakukan observasi dan pengkajian terkait kasus nelayan Pulau Kodingareng dan Royal Boskalis, perusahaan penambang pasir laut untuk proyek reklamasi Makassar New Port.

Hasilnya adalah kepentingan nelayan dan kepentingan pembangunan harus memperoleh titik temu. Proyek Nasional memang harus berjalan. Namun jangan sampai hak-hak nelayan untuk mencari penghidupan tidak dipedulikan bahkan dipenjarakan. Oleh karenanya, nelayan Pulau Kodingareng harus dilepaskan dari upaya kriminilasasi.

“Sudah saatnya nelayan didengar. Sudah cukup tersiksa mereka karena tidak dapat hasil tangkap di musim penangkapan karena tambang pasir. Belum lagi, mereka telah melakukan aksi 2 hari berturut-turut di depan Kantor Gubernur Sulsel. Serangkaian aksi juga mereka telah lakukan. Sayangnya aksi itu berujung pada upaya kriminalisasi. Sehingga KAMMI Sulsel berinisatif juga akan turut aksi jika tak ada upaya positif dari pemerintah dan penegak hukum terkait kasus yang menimpa Nelayan Kodingareng,” ujar AKbar.

By Warman D. Sally

Pemimpin Redaksi Kareba Indonesia

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *