karebaindonesia.id,- Pandemi Covid-19 yang melanda dunia khususnya Indonesia memberikan dampak kesemua sektor tidak terkecuali sektor ekonomi.  Penanganan Pandemi dan pemulihan ekonomi menjadi  fokus pemerintah sehingga Presiden Joko Widodo menetapkan Peraturan Presiden (Pepres) untuk menangani kondisi tersebut.

Pemerintah menetapkan Pepres Nomor 82 tahun 2020 tentang Komite Penanganan Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional yang ditandatangi pada tanggal 20 Juli 2020 di Istana Negara dengan maksud agar penanganan Covid-19 dan pemulihan ekonomi nasional menjadi satu kesatuan yang harus sama-sama diselesaikan.

Komite yang diatur dalam Pepres tersebut terdiri dari Komite Kebijakan yang dipimpin oleh Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto, Satgas Penanganan Covid-19 yang konsetrasi pada bidang kesehatan tetap dikomandoi oleh Kepala BNPB Doni Monardo dan untuk Satgas Pemulihan Ekonomi Nasional dipimpin oleh Wakil Menteri BUMN Budi Ginadi Sadikin.

“Komite ini dibentuk oleh presiden agar penanganan Covid-19 dapat secara bersamaan juga menangani masalah Ekonomi dalam satu kelembagaan yang sama agar memudahkan koordinasi,” Ujar Airlangga Hartarto selaku Komite Kebijakan.

Pepres ini menjadi upaya dan jurus baru Presiden dalam menghadapi situasi Pandemi Covid-19 dan masalah ekonomi yang menjadi dampak secara global. Komite ini bertanggungjawab langsung kepada Presiden secara berkala, Pepres ini juga sudah mulai berlaku sejak diundangkan Kemenkumham pada tanggal 20 Juli 2020.

Sumber Gambar: garuda.industry.co.id

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *