Oleh : Kumala Devi (Mahasiswa UIN Alauddin Makassar)

karebaindonesia.id – Baru-baru ini, pemerintah kembali mengeluarkan kebijakan terkait kewajiban melakukan tes Polymerase Chain Reaction (PCR) bagi masyarakat yang ingin bermobilitas menggunakan transportasi udara.

.Seperti yang dilansir melalui Kompas.com (22/10/21) pemerintah mewajibkan tes PCR sebagai syarat naik pesawat. Kemudian, melalui Satgas Penanganan Covid-19 dan Kementerian Perhubungan (Kemenhub) menghapus alternatif tes Covid-19, yakni rapid antigen sebagai salah satu syarat penerbangan.

Keputusan pemerintah ini tentu menimbulkan banyak protes dari kalangan masyarakat. Salah satunya, Kepala Ombudsman Republik Indonesia Perwakilan Aceh, Taqwaddin Husin. Beliau mengatakan bahwa kebijakan ini menyusahkan dan memberatkan rakyat, apalagi bagi orang daerah yang perlu ke Ibu Kota provinsi atau ke Ibu Kota negara Jakarta, (Antara, 24/10/21).

Ia mengatakan, kewajiban tes PCR 2 x 24 jam sebelum berangkat dinilai semakin memberatkan konsumen selaku pengguna jasa pesawat udara. Tentu saja, karena biaya yang harus dikeluarkan oleh calon penumpang mencapai ratusan ribu rupiah.

“Lebih lanjut, dalam rangka membangun herd immunity, saya pikir mewajibkan vaksin bagi setiap orang adalah sudah benar. Tetapi menambah kebijakan PCR bagi penumpang pesawat terbang, menurut saya, sudah tidak lagi betul. Ini lebay,” katanya.

Kebijakan untuk siapa? Sudah banyak kebijakan yang dilahirkan oleh rezim saat ini yang sangat jauh dari target sasaran. Semuanya justru menjadi tanda tanya besar, ke mana mana arah kebijakan ini sebenarnya dan untuk siapa?.

Adapun mewajibkan tes PCR bagi penumpang maskapai penerbangan justru membuat masyarakat kembali merasakan kesusahan. Di mana biaya yang harus dikeluarkan setiap kali tes tidaklah murah mengingat kondisi ekonomi mereka tidak sama, ditambah dengan teknisi yang ribet dan menyusahkan. Belum lagi setiap daerah di Indonesia tidak semuanya memiliki tempat tes PCR yang mudah dijangkau.

Melihat hal tersebut tentu dapat kita lihat bahwa pemerintah mengeluarkan kebijakan tidak pernah menggunakan perhitungan matang melainkan hanya memperhitungkan keuntungan sebagian orang.

Mengapa demikian? Karena jika pun kebijakan ini demi alasan kesehatan, mengapa hanya pada moda transportasi udara? Mengapa moda transportasi lain tidak mewajibkan tes PCR? Padahal dalam hal peningkatan mobilitas, kendaraan umum lain jauh lebih tinggi dari pada pesawat. Hal ini membuktikan bahwa ada permainan kepentingan dan keuntungan di dalamnya. Tentu ini menjadi ladang emas bagi pihak-pihak yang terkait dalam usaha politik-kesehatan (read: maskapai penerbangan dan pengusaha jasa PCR).

Begitulah wajah rezim di bawah kekuasaan kapitalisme, di mana yang bermodal memegang kuasa, menyetir penguasa agar tunduk dan patuh pada perintahnya. Sistem rusak ini jelas harus dimusnahkan karena penuh intrik politik menyesatkan umat. Tak ayal, kebijakan yang lahir darinya hanya menambah masalah, bukan menjadi solusi masalah.

Bagaimana Solusinya?
Pemerintah seharusnya menimbang dan memperhitungkan dengan seksama keputusan yang mereka keluarkan, apakah betul sesuai kebutuhan atau hanya menjadi tali jerat bagi rakyat. Selain itu, keberpihakan pemerintah pada kalangan elit bermodal sangatlah mencederai nilai sila keadilan sosial bagi seluruh rakyat. Oleh karena itu pemerintah harusnya betul-betul menjadi pelayan rakyat bukan malah pembunuh rakyat.

Jika alasannya demi perekonomian pemerintah pun tidak boleh membebaskan kegiatan tanpa memandang keselamatan. Sebenarnya ekonomi negeri bisa pulih jika saja pemerintah mau dan tegas mengambil alih seluruh aset negera yang dikuasai asing.

Sumber daya alam yang melimpah bahkan sangat cukup menjamin kesejahteraan tiap-tiap individu negeri ini. Sumber daya manusianya pun tidak bisa dikatakan remeh, banyak dari anak negeri yang berprestasi tentu berpotensi sebagai penanggung jawab produksi.

Pemasukan negeri bukan lagi dari pajak tinggi melainkan pengelolaan aset pribadi sehingga pada berbagai lini baik kesehatan, pendidikan, dan lain sebaagainya, pemerintah tidak akan lagi memberi tarif mahal bahkan mungkin menggratiskan jika ekonomi negeri pulih secara permanen. Namun kembali lagi, sejatinya jika negeri ini masih menerapkan sistem busuk kapitalisme maka solusi-solusi di atas hanya akan menjadi ilusi.

Karena soolusi nyata hanya lahir dari sistem yang nyata pula, yaitu Islam. Sistem yang bersumber dari sang Pencipta tentu melahirkan kebijakan dan solusi yang paripurna lagi memanusiakan manusia. Maka dari itu mari kembali pada sistem suci yang sesuai fitrah manusia agar Rahmat lil alamin dapat terwujud ke seluruh penjuru bumi. Allahu a’lam.