Mendagri, Tito Karnavian

Jakarta, karebaindonesia.id – Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian menegaskan sikap pemerintah mengenai usulan sejumlah fraksi yang menolak Pilkada Serentak 2024. Tito menyebut, tak ada opsi lain. Pilkada sudah final, digelar 2024.

Semua fraksi setuju Pilkada Serentak 2024. Dan itu sudah keputusan final pemerintah. Jadwal itu sudah ditetapkan dalam UU Nomor 16 Tahun 2016,” terang Tito dalam rapat bersama komisi II DPR, Senin (15/3/2021).

Dilansir oleh karebaindonesia.id dari pedoman.media, Tito menuturkan saat itu tak satupun fraksi yang menolak. Artinya UU pemilu tidak akan direvisi sebelum Pilkada 2024. Dia berharap komitmen bersama ini tetap dijaga agar pilkada serentak tak lagi jadi polemik.

Parpol masih tarik ulur soal pilkada serentak 2022-2023 yang diwacanakan digelar 2024. Kepentingan untung rugi politik jadi alasan perbedaan antarparpol.

Seuntai pertanyaan selalu membayangi kepala, Sebenarnya siapa untung jika pilkada di gelar 2024?, dan siapa buntung jika dimajukan ke 2022 dan 2023?. Ini telah jadi pembahasan beberapa waktu lalu. Revisi UU Pemilu kembali memicu perdebatan antar partai politik. Dalam draf UU mengisyaratkan pilkada digelar 2022 dan 2023. Namun sebagian parpol menginginkan mundur di 2024. Partai Golkar misalnya condong pada opsi pilkada 2024. Partai beringin juga mengusul agar UU Pemilu tak perlu direvisi.

Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) menjawab prokontra revisi UU Pemilu. Kemendagri menegaskan, sesuai amanat UU maka pilkada serentak digelar 2024.

Hal tersebut dikatakan Dirjen Politik dan Pemerintahan Umum Kemendagri, Bahtiar menyikapi adanya usulan Revisi Undang-Undang Pemilu, usai melakukan pertemuan di Kantor KPU RI, Jakarta Pusat.

Dijelaskan Bahtiar, Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pemilihan Gubernur/Wakil Gubernur, Bupati/Wakil Bupati, Walikota/Wakil Walikota merupakan perubahan UU Nomor 1 Tahun 2015. Dalam perubahan tersebut, di antaranya mengamanatkan perubahan keserentakan nasional yang semula dilaksanakan pada 2020 menjadi 2024.

Perubahan tersebut, bukanlah tanpa dasar. Melainkan telah disesuaikan dengan alasan yuridis, filosofis, hingga sosiologis.

“Nah oleh karenanya, kami berpendapat bahwa UU ini mestinya dijalankan dulu, tentu ada alasan-alasan filosofis, ada alasan-alasan yuridis, ada alasan sosiologis, dan ada tujuan yang hendak dicapai mengapa pilkada diserentakkan di tahun 2024,” kata Bahtiar.

Dalam UU Nomor 1 Tahun 2015 pasal 201 ayat 5 disebutkan bahwa “Pemungutan suara serentak dalam Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dilaksanakan pada hari dan bulan yang sama pada tahun 2020.”

Kemudian, dalam UU Nomor 10 Tahun 2016 dalam pasal 201 ayat 8 menjadi “Pemungutan suara serentak nasional dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dilaksanakan pada bulan November 2024.”

“Oleh karenanya, mestinya pelaksanaan pemilihan kepala daerah tetap sesuai dengan UU yang ada, yaitu dilaksanakan serentak di seluruh wilayah negara indonesia pada tahun 2024,” ujarnya.

Dengan demikian, pelaksanaan Pilkada Serentak pada tahun 2024 merupakan amanat UU yang perlu dilaksanakan, dan dievaluasi usai pelaksanaannya. Sehingga evaluasi tersebut dapat menjadi dasar dalam menentukan apakah revisi perlu dilakukan atau tidak.

39 thoughts on “Tito Tegaskan Pilkada Digelar 2024 Mendatang”
  1. 99448 597502Id need to consult you here. Which is not some thing Its my job to do! I spend time reading an post that might get individuals to think. Also, several thanks for permitting me to comment! 313293

  2. 933776 444563Hello! I just would wish to offer a huge thumbs up for that great information youve here during this post. I is going to be returning to your website to get far more soon. 708789

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

×

Powered by WhatsApp Chat

× Tanya Redaksi